Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (26/2) malam. Nurdin sendiri tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp51,3 miliar. Dikutip dari laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kekayaan tersebut dilaporkan Nurdin pada 31 Desember 2019 saat menjabat sebagai gubernur. "Benar, Jumat, (26/2) tengah malam, KPK melakukan tangkap tangan terhadap kepala daerah di Sulawesi Selatan terkait dugaan tindak pidana korupsi," kata Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Sabtu (27/2).

Bos WhatsApp Buka-bukaan Soal Kontroversi Kebijakan Privasi

RawpixelIlustrasi WhatsApp
A A A

JAKARTA - Kebijakan privasi baru WhatsApp yang kontroversial masih terus menarik perhatian. Bos WhatsApp Will Cathcart akhirnya buka suara tentang kebijakan yang akhirnya ditunda penerapannya ini.

Dalam wawancara dengan Times of India, Cathcart mengakui bahwa komunikasi yang dilakukan WhatsApp tentang perubahan kebijakan ini membuat penggunanya bingung. Ia juga menanggapi banyaknya pengguna WhatsApp yang pindah ke platform lain seperti Signal dan Telegram.

"Kami tahu bahwa kami harus bersaing untuk kepercayaan pengguna menyangkut privasi, dan kami pikir pada akhirnya ini adalah hal yang baik untuk dunia, untuk orang-orang memiliki pilihan," kata Cathcart, seperti dikutip dari Gadgets Now, Selasa (19/1/2021).

Mengenai kebijakan privasi baru WhatsApp, Cathcart menekankan bahwa mereka tidak mencatat daftar orang-orang yang dihubungi pengguna lewat chat atau telepon. WhatsApp juga tidak membagikan kontak dengan Facebook atau layanan Facebook lainnya.

Salah satu fokus utama dalam update ini adalah soal interaksi pengguna dengan akun bisnis. Cathcart mengatakan dengan update ini bisnis memiliki opsi untuk mengelola chat yang mereka terima di sistem Facebook.

Bisnis yang mendapatkan dukungan hosting di luar WhatsApp, termasuk dari Facebook, bisa melihat dan menggunakan informasi dari pengguna untuk tujuan marketingnya. Jadi pengguna harus berhati-hati saat menghubungi akun bisnis.

"Namun demikian, untuk transparansi penuh, kami akan memberi tahu pengguna di bagian atas chat jika bisnis mendapat dukungan dari Facebook. Semua terserah pengguna apakah mereka mau atau tidak menghubungi bisnis di WhatsApp, atau jika mereka hanya ingin berkomunikasi dengan teman," jelas Cathcart.

Salah satu yang menjadi poin keberatan pengguna adalah mereka tidak bisa lagi menggunakan WhatsApp jika tidak menyetujui kebijakan ini sesuai tenggat waktunya. Menurut Catchart, WhatsApp tidak mungkin membuat kebijakan ini menjadi opsional.

"Update ini membantu dengan transparansi umum dan berisi perubahan untuk menjelaskan komunikasi (dengan bisnis) tersebut," ucap Cathcart.

"Meski itu adalah fitur opsional, kami rasa penting bagi semua orang untuk tahu tentang itu. Tidak semua orang berbicara dengan bisnis saat ini, tapi beberapa akan melakukannya di masa depan," pungkasnya.

Sumber:Detik.com
Rubrik:TEKNO

Komentar

Loading...