Selamat merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mari jadikan momentum ini sebagai bentuk memperbaiki diri serta mengikuti jejak baginda Rasul untuk kebaikan dunia dan akhirat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.

Berkas Kasus DBH-CHT Dilimpahkan ke Kejaksaan

SAMSUDDINKasatreskrim Polres Bener Meriah Iptu Rifki Muslim SH
A A A

BENER MERIAH - Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Bener Meriah telah menyerahkan berkas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengembangan tanaman tembakau rakyat (DBH- CHT) di Dinas Pertanian dan Kehutanan tahun anggaran 2013, kepada Kejaksaan.

“Untuk tahap satu berkasnya sudah kita limpahkan kepada kejaksaan, namun setalah hasil telaahan pihak kejaksaan ada berkas yang harus kita penuhi untuk P19,"kata Kapolres Bener Meriah melalui Kasatreskrim Iptu Rifki Muslim SH saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (18/3/2021).

Rifki menerangkan, terkait kasus korupsi tanaman tembakau tersebut telah menetapkan dua tersangka yakni AR selaku kuasa penguna anggaran (KPA) dan USM selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).

Untuk tersangka AR sendiri, kata Rifki, saat ini sedang menjalani hukuman perkara berbeda di rumah tahanan (Rutan) kelas II B Bener Meriah. sedangkan tersangka USM kini telah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) karena telah melarikan diri.

“informasinya tersangka USM berada di Sumatra, namun sudah tiga kali kita cari kesana belum juga menemukanya dan sejauh ini masih dalam pencarian,"ujar Iptu Rifki.

Penetapan kedua tersangka tersebut, menurut Iptu Rifki, diduga telah menyalahgunakan anggaran APBK-P tahun anggran 2013 pada kegiatan pengembanhan tembakau rakyat dengan alokasi anggran sebesar Rp587 juta lebih.

Berdasarkan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Aceh, kerugian negara mencapai Rp457 juta lebih.

Dimana, kerugian negara itu timbul dari beberapa kegiatan yang tidak direalisasikan (fiktif) dan penyalahgunaan anggran bukan untuk peruntukan sebagai mana mestinya. Selain itu, pengadaan barang/jasa pemerintah tidak sesuai dengan ketentuan kontrak dan surat pesanan.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...