Zikrayanti, MLIS, PhD (Cand) menjadi narasumber peHTem edisi Kamis 23 September 2021 episode 10 Tahun ke II dengan tema: Terkait Vaksin Siswa, Wali Murid Minta Gubernur Pecat Kadisdik Aceh, yang dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Beri Kesempatan TNI Pimpin BPKS

ISTIMEWADr. Taufiq A Rahim
A A A

BANDA ACEH - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh yang juga Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS), Ir H Nova Iriansyah MT, disarankan  mempertimbangkan pergantian manajemen BPKS dengan merekrut Sumber Daya Manusia yang berkalitas, mumpuni dan berorientasi bisnis.

Disarankan, kedepan perlu diberi  kesempatan bagi unsur TNI atau Polri untuk menjadi pimpinan BPKS dengan pangkat minimal jenderal (pensiunan) bintang satu.

Sementara DPRA diharapkan supaya memberikan pertimbangan dan dukungannya terhadap usulan  pergantian manajemen lembaga bisnis tersebut.

"Kita lihat perjalanan BPKS sampai umur 20 tahun, tapi terlihat tak ada kemajuan, maka kita sarankan kepada Plt Gubernur selaku ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) dapat merekrut dan mengusulkan manajemen baru BPKS dari unsur TNI atau Polri yang berpangkat bintang satu," ujar  Dr. Taufik A Rahim.

Untuk memperkuat usulan pergantian manajemen BPKS tersebut, Plt Gubernur selaku ketua DKS juga diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lembaga yang dinilai masyarakat sangat lemah saat ini.

"Mungkin sudah saatnya pak Nova menyiapkan pengganti manajemen BPKS, kemudian merekrut sosok yang orientet bisnis," ujar akademisi, pengamat ekonomi, dan pembangunan Ummuha Banda Aceh, Dr Taufiq A Rahim, Senin, 23 September 2019.

Menurut DrTaufiq A Rahim, usulan tersebut bukan tanpa alasan. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang telah lahir sejak tahun 2000 melalui UU No. 37 Tahun 2000 dan diperkuat lagi dengan UU Pemerintah Aceh tahun 2006.

"Nah, usia BPKS kini sudah 20 tahun, tetapi kenapa kawasan ini belum juga maju. Ya, salah satu penyebabnya  karena SDM dan manajemen tidak memiliki orientasi mau dibawa free port Sabang ini," katanya.

Padahal dilihat dari posisi dan letak Sabang sangat strategis, maka semestinya Sabang maju. Namun letak yang strategis dipintu gerbang Selat Malaka selat yang tersibuk di dunia yang berada di jalur pelayaran internasional.

"Tapi faktanya BPKS sampai saat ini di usia 20 tahun belum juga bisa memanfaatkan kelebihan itu secara maksimal," kata Taufiq.

Yang menjadi pertanyaan siapa yang pantas dan punya kapabilitas bisa menjawab persoalan yang melilit BPKS?

Jika dilihat dari pengalaman mengelola kawasan sepanjang sejarah BPKS, dalam rentang waktu 20 tahun BPKS sudah dipimpin oleh 8 orang pimpinan (kepala).

Selain itu ada 6 orang walikota dan 10 gubernur (termasuk Plt dan Plh) di mulai sejak periode Abdullah Puteh hingga Irwandi- Nova Iriansyah.

"Nah, masa gubernur Abdullah Puteh inilah BPKS didirikan dengan undang-undang nomor 37 tahun 2000," ungkapnya.

Tetapi hiingga saat ini semuanya tak mampu mencari formula atau solusi yang tepat untuk membangun kawasan Sabang berkembang.

Berangkat dari pengalaman sejarah berdiri BPKS itu, maka sudah sepatutnya gubernur dan DKS memberikan kesempatan kepada Jenderal Bintang Satu untuk pimpin BPKS.

"Jika TNI atau Polri yang diangkat, kita yakin manajemen BPKS dapat lebih kreatif, inovatif dan punya komitmen yang kuat untuk mempercepat pembangunan dan ekonomi Sabang," ujarnya.

Namun Taufiq mengingatkan siapa saja boleh jadi pimpinan bisnis itu, yang penting diperhatikan adalah jangan bertindak one man show dalam menjalankan tugasnya.

"Jadi saya sarankan, siapapun dia yang menjadi pimpinan BPKS nanti, harus berpedoman pada visi-misi Pemerintah Aceh 2017-2022 dan sejalan dengan 15 program unggulan Aceh Hebat," tegas Taufiq A Rahim

Selain DrTaufiq A Rahim, ada warga Sabang, H Hamdani  mengatakan, umumnya warga Sabang juga menginginkan agar unsur TNI menjadi pimpinan BPKS sehingga lembaga itu dapat dibenahi secara efektif.

Dengan kedisiplinan yang dimiliki seorang TNI, maka penguatan kelembagaan BPKS dapat dilakukan.

"Dengan demikian kepercayaan masyarakat, pemerintah akan meningkat bahkan calon investor pun akan makin tumbuh," sebutnya.

H Hamdani mengatakan demi kemajuan Sabang, Plt Gubernur disarankan tidak perlu ragu dalam mengambil sikap.

"Yang penting minta pendapat DPRA sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pergantian Kepala BPKS maupun dalam mengangkat pejabat yang baru," ujarnya.

Dia mengungkapkan, banyak sekali persoalan di lembaga bisnis tersebut, di antaranya pelaksanaan kegiatan yang tidak dikoordinasikan sehingga muncul banyak masalah, akibatnya manajemen BPKS mendapat sorotan.

Plt Gubernur Aceh Ir H Nova Iriansyah pada salah satu seminar yang diadakan di kantor BPKS pernah mengungkapkan bahwa selama ini banyak masalah yang belum mampu diselesaikan oleh manajemen BPKS.

Bahkan saat itu, Nova meminta manajemen BPKS dan instansi terkait untuk tidak antikritik dan bisa bercermin diri, pada masalah dan kelemahan yang ada.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...