Praktisi Pendidikan, Drs. Ramli Rasyid, M.Si, M.Pd kembali menjadi narasumber peHTem edisi Senin, 6 Februari 2023 episode ke 49 Tahun ke 3 dengan tema: Siswa Berprestasi Gagal Sekolah di Mosa, Benarkah Ketua Komite Diduga Kongkalikong dengan Kepala Sekolah Soal Dana Sumbangan? yang dipandu oleh host Siti Aminah, S.IP, M.MLS, Jangan lupa like share comment and subsribe.

Beredar Kabar Kas Pemko Lhokseumawe Kosong, Begini Penjelasan Kepala DPKAD

IntIlustrasi
A A A

LHOKSEUMAWE - Kas Daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota Lhokseumawe diduga sudah sebulan lebih mengalami kekosongan alias difisit anggaran, pasalnya hingga 20 Desember 2022, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan puluhan Paket Proyek belum terbayar.

Informasi yang diperoleh dari sumber media ini, pencairan TPP untuk PNS sudah diajukan sebulan lebih, namun hingga sudah memasuki akhir tahun belum juga terbayar. Sumber media menyebutkan, Pemko Lhokseumawe tidak mentranfer dana tunjangan tersebut karena diduga Kas di daerah sedang mengalami defisit.

"Sudah sebulan kami ajukan TPP PNS, baik untuk eselon II dan III belum cair hingga kini, karena menurut informasi di DPKAD kosong anggaran," sebut sumber media ini meminta namanya dirahasiakan. Selasa 20 Desember 2022.

Sumber yang berbeda dari salah seorang rekanan kepada media ini mengaku, dirinya sudah sebulan lebih mengajukan proses pencairan dana proyek, namun hingga hari ini berkasnya masih di DPKAD menunggu pencairan. Ia mengaku ada beberapa paket proyek masih tersendak pembayarannya.

"Sudah sebulan lebih kami tunggu pencairan dan proyek belum cair, bahkan kawan-kawan saya juga mengalami hal yang sama. Menurut informasi Kas daerah sedang kosong, maka tidak bisa dilakukan proses pencairan."kata rekanan tersebut yang meminta tidak dipublis jati dirinya kepada media ini.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Keuangan dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe Marwadi, saat dihubungi beberapa kali ponselnya tidak diangkat, setelah selang puluhan menit kemudian media ini mencoba hubungi kembali.

Melalui sambungan seluler, Mawardi membantah jika beredar kabar Kas daerah Pemko mengalami kosong, ia mengaku soal pencairan yang belum di bayar itu akibat akhir tahun, karena banyak SPM yang masuk dan menumpuk. Ia mengaku sekarang sedang sudah dilakukan proses pencairan.

Marwadi menjelaskan, terkait TPP yang beredar kabar masih tersendak pembayarannya, ia mengaku juga tidak benar dan sudah dilakukan pembayaran. pembayaran tahun 2022 batasnya hingga 30 Desember. Dan pihaknya masih menunggu beberapa sumber pendapat lain yang belum masuk.

"Semua akan kami bayar, cuma kalo SPM yang baru masuk belum terbayar masih kita proses hingga batar 30 Desember, Baik TPP maupun lainya."ujar Marwadi lewat sambungan telepon.[]

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...