Satu unit mobil Inova nomor polisi BL 1125 GU terperosok ke jurang, di jalan Takengon-Bireuen, tepatnya di Kampung Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesan, Kabupaten Bener Meriah, Minggu, 11 April 2021 sekira pukul 16.40 WIB. Mobil naas tersebut dikendarai oleh Abdul Rahman (56), seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tinggal di Kampung Blang Kucak. "Sebelum kejadian, mobil tersebut melaju dari arah Bireuen hendak menuju arah Takengon. Sesampainya di Kampung Lut Kucak, mobil tersebut hendak mendahului sepmor yang berada di depannya pada saat keadaan jalan menikung," kata Kasat Lantas Polres Bener Merian, Iptu Ayub.

Pemerintah Aceh Bermasalah?

Banyak Plt Kadis Diangkat, Berindikasi Kong Kalikong

ISTIMEWAUsman Lamreung
A A A

BANDA ACEH - Sepertinya tak berkesudahan berbagai masalah di Pemerintahan Aceh terus terjadi, dinamika terus saja mencuat mulai dari diberhentikan Rahmat Fitri sebagai kepala Dinas Pendidikan Aceh, disusul dengan pencopotan tujuh SKPA, pejabat di Rumah Sakit Umum (RSUZA), kemudian penolakan permohonan kasasi Gubernur Aceh dalam gugatan TUN terkait kepengurusan MAA seharus menjadi kinerja birokrasi Pemerintah Aceh lebih serius berbenah.

Melihat kondisi kinerja birokrasi yang kurang adanya kepastian mendapat perhatian dari Usman Lamreung, akademisi dari Universitas Abulyatama (Unaya).

Usman mempertanyakan kondisi tatakelola birokrasi pemerintah Aceh saat ini. Ada apa sebenarnya dengan pemerintah Aceh.

"Kalau kita lihat kinerja pemerintahan Aceh sepertinya ada masalah besar dalam tata kelola birokrasi pemerintahan saat ini," kata Usman penuh tanda tanya.

Misalnya pencopotan 7 (tujuh) pejabat yaitu Kadis Koperasi dan UKM, Kepala Arpus, Direktur RSUZA, Wadir Umum RSUZA, Wadir Penunjang, Direktur RSIA, dan Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan.

"Semua yang dicopot itu pejabat devinitif, tapi kemudian ditunjuk pelaksana tugas (Plt) dengan alasan efektifitas dan efesiensi. Ini kan aneh?" kata Usman, Sabtu (9/1/2021).

Namun kata Usman, ia menilai penempatan semua pejabat tersebut justru tidak efektif karena semua Plt itu rangkap jabatan.

Memang pencopotan dan pergantian pejabat dalam lingkungan pemerintahan sesuatu yang biasa, lumrah dan sering terjadi sebagai penyegaran. Tetapi dalam pergantian para pejabat tersebut tentunya punya mekanisme tersendiri didalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan, baik propinsi dan kabupaten/kota.

Pencopotan pejabat hanya kepentingan politis

Nah, pertanyaannya adalah pencopotan pejabat eselon yang devinitif apakah sudah sesuai dengan aturan, atau jangan- jangan pencopotan pejabat tersebut lebih hanya untuk kepentingan politis, atau lainnya?

Sehingga kata Pengamat pembangunan dan politik ini, kebijakan tersebut harus dilakukan dengan cepat, tanpa ada pertimbangan yang obyektif? Atau apakah para pejabat yang dicopot tidak patuh perintah atasan atau karena tidak loyal, sehingga mereka harus diberhentikan tidak hormat?

Menurut Usman hal ini perlu dipertanyakan karena setelah mareka dicopot, bukannya digantikan dengan pejabat definitif yang baru, tapi mengangkat PLT, otomatis menambah beban kerja pada pejabat Plt. Pasalnya pejabat (Plt) punya tanggungjawab yang besar karena merangkap tugas dibidangnya.

"Sebenarnya ada apa ini? Kok sepertinya Gubernur dan Sekda telah merusak birorasi dan tata kelola pemerintah Aceh," tuturnya.

Dengan begitu banyak beban kerja pemerintah Aceh saat ini, akibat bencana non alam pandemi (Covid-19) juga berbagai masalah lainnya tentu dibutuhkan kerja-kerja cepat, tepat, serta profesional.

Namun bila banyak kepala dinas yang di Plt-kan, bagaimana birokrasi dan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik dan capaian program bisa sesuai target?,

Apalagi kalau beban para pejabat pecah menjadi dua fokus di dalam bidang yang berbeda, pasti kinerjanya tidak akan efektif. Ataukah sudah tidak ada orang (kader) lain di Pemda Aceh yang cakap dan layak untuk diangkat sebagai kepala SKPA sehingga harus ditunjuk Plt?

"Atau jangan-jangan ini ada kong-kalikong sehingga mesti dianggkat PLT?," tutur Usman.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...