Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan kewenangan kepada 14 kabupaten/kota di Aceh bersama 88 Kabupaten/Kota lainnya yang berstatus zona hijau atau belum terdampak Covid-19, untuk membolehkan masyarakat melaksanakan kegiatan yang produktif.

Bupati Bener Meriah:

Bantuan Ketahanan Pangan Bukan dalam Bentuk Uang Tunai

SAMSUDIN Bupati Kabupaten Bener Meriah Tgk H Sarkawi menyerahkan bibit padi secara simbolis kepada kelompok tani
A A A

BENER MERIAH -Bupati kabupaten Bener Meriah Tgk H Sarkawi mengatakan untuk penyaluran bantuan ketahanan pangan akan diatur oleh para Reje (Kepala) Kampung masing-masing.

"Setiap warga di kabupaten Bener meriah nanti akan dibagikan per kepala keluarga sebesar 500 ribu rupiah dalam bentuk bibit dan pupuk, nanti penyalurannya akan diatur oleh para reje-reje kampung, tentu pejabat tidak termasuk dalam program ini,"tegas Sarkawi, Jumat (1/5/2020).

Sementara anggaran untuk ketahanan pangan ini mengacu kepada Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020. Dalam surat tersebut ditegaskan juga bahwa dalam pelaksanaan kegiatan di desa dilakukan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

"Untuk anggaran ketahanan pangan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini akan diplot dari Dana Desa sesuai surat edaran Menteri Desa PDTT,"sebut Sarkawi.

Ia menyebutkan yang dilakukan pemkab adalah menjabarkan secara detail teknis surat dari Menteri Desa PDTT dan Reje kampung merevisi anggaran serta melaksanakan program di desa masing-masing.

"Perlu diketahui sebelumnya di dana desa itu ada sekitar 10 program prioritas di kabupaten, ini semuanya kita revisi menjadi hanya 3 program prioritas saja, yang pertama adalah penanganan Covid 19, yang kedua Ketahanan Pangan, dan yang ketiga adalah Bantuan Langsung Tunai bagi keluarga dengan kriteria tertentu,"jelasnya.

Sarkawi menuturkan fokus anggaran dana desa itu diarahkan kesana, begitu pula dengan anggaran kabupaten, hasil refocussing dan realokasi beberapa waktu lalu difokuskan ke tiga program prioritas tersebut di kabupaten Bener meriah.

"Kita sudah menunjuk Tim Sosialiasi Program ke kecamatan yang diketuai oleh Asisten I Setdakab Bener Meriah Drs Mukhlis yang beranggotakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, drh Sofyan, Kepala Dinas Pertanian Ir Abadi, Kepala Dinas Sosial, Almanar SE dan Kabag Tata Pemerintahan Khairmansyah SIP, Msc,"tutur Sarkawi.

Ia menyatakan program ketahanan pangan melalui dana desa dilakukan untuk antisipasi kemungkinan terjadinya kelangkaan pangan di Bener Meriah.

"Hal ini kita lakukan sebagai antisipasi bila wabah Covid 19 berlangsung dalam jangka waktu yang lama"jelasnya.

Bantuan yang diberikan kepada masyarakat dari dana desa bukan dalam bentuk uang tunai, akan tetapi berupa bantuan bibit/benih tanaman pangan dan pupuk.

"Hal ini sesuai dengan surat edaran Bupati Bener Meriah yang ditujukan kepada para Camat dan Reje Kampung se-Kabupaten Bener Meriah serta Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat No. 410/448/2020 tanggal 27 Maret 2020 dan Surat Keputusan Bupati Bener meriah No.360/195/SK/2020 tanggal 1 April 2020 yang mengacu kepada surat edaran Menteri Desa PPDT No.8 tahun 2020"

Menanggapi kritikan yang beredar bahwa bantuan tersebut berpotensi mengundang konflik sosial, karena diterjemahkan sebagai uang cash oleh masyarakat, Sarkawi mengaku bahwa pemkab akan melaksanakan sosialisasi secara marathon di seluruh kecamatan di Kabupaten Bener meriah.

"Kita menghadirkan seluruh Reje Kampung, ini baru terlaksana di Kecamatan Gajah Putih, Kecamatan Wih Pesam, Kecamatan Bukit,"ujarnya.

"Intinya adalah setiap kampung alokasi dana desa sebesar 500 ribu rupiah dan penggunaannya untuk pembelian bibit/benih dan pupuk, bagi setiap kepala keluarga di kampung tersebut, kami tegaskan kembali bukan bantuan uang tunai,"tandasnya.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...