Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (26/2) malam. Nurdin sendiri tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp51,3 miliar. Dikutip dari laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kekayaan tersebut dilaporkan Nurdin pada 31 Desember 2019 saat menjabat sebagai gubernur. "Benar, Jumat, (26/2) tengah malam, KPK melakukan tangkap tangan terhadap kepala daerah di Sulawesi Selatan terkait dugaan tindak pidana korupsi," kata Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Sabtu (27/2).

Bantuan, Investasi Politik Berbungkus Dana Hibah

ISTIMEWAAkademisi Universitas Abuyatama (Unaya) Usman Lamreung
A A A

BANDA ACEH - Bantuan hibah dana recofusing APBA 2020 kepada 100 Organisasi Kepemudaan (OKP), Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi kemahasiswaan di Provinsi Aceh, dan lembaga-lembaga tersebut mendapat kucuran dana hibah dalam konteks penanganan Covid-19.

Pemerintah Aceh memberikan bantuan hibah pada 100 lembaga tersebut sebesar Rp9,5 milyar.

Hal itu diungkapkan akademisi Universitas Abuyatama (Unaya) Usman Lamreung, Jumat (15/1/2021).

Pemerintah Aceh melalui Gubernur Aceh Nova Iriansyah, kata Usman telah menerbitkan SK Nomor: 426/1675/2020, tentang Penetapan Penerima dan Besaran Dana Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Dease 2019 Provinsi Aceh Tahun 2020.

Bantuan dana hibah bansos recofusing Covid-19 tersebut jadi sorotan publik, dan publik mempertanyakan bagaimana mekanisme penentuan OKP/ORMAS/ORMWA sebagai penerima bantuan hibah, bagaimana mekanisme penggunaan dana tersebut, realisasi program dalam bentuk apa? Apakah ada pengawasan dan evaluasi, atau dana hibah tersebut bebas digunakan oleh lembaga-lembaga tersebut?

Pemberian dana hibah bansos ini harus merujuk pada kriteria kebijakan recofusing yaitu penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial (social savety net).

Nah menjadi pertanyaan adalah hibah untuk 100 OKP/ORMAS masuk kemana diantara ketiga kriteria itu?

Selanjutnya, siapa yang mengevaluasi dan verifikasi dalam penentuan penerima hibah bansos yaitu Organisasi Kepemudaan, Organisasi Masyarakat dan Organisasi kemahasiswa, apakah dalam penentuan tersebut diberikan ada lobi-lobi dan komisi alias bungong jaroe?

Maka pemerintah Aceh sudah sepatutnya memberikan klarifikasi agar bantuan dana hibah 100 lembaga tersebut trasparan, akuntabel dan sesuai dengan auput yang diharapkan, bukan hanya sebagai serapan anggaran belaka.

Bantuan dana hibah recofusing Covid-19 oleh pemerintah Aceh melalui APBA 2020, apakah sudah semua lembaga tersebut melaksanakan dan merealisasikan program atau belum dimulai? Atau jangan-jangan sudah dilaksanakan dan atau sedang dilakukan Januari 2021 ini?

Jangan sampai pengunggunaan dana tersebut tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan tiga keteria kebijakan recofusing Covid-19 dan tidak bermamfaat pada masyarakat, maka sudah sepatutnya, ada penjelasan dari pemerintah Aceh.

Kata Usman, anggaran 9,5 milyar sangat besar, makanya harus dipastikan program yang direalisasikan lembaga/Ormas penerima hibah sesuai ketentuan dan harus jelas kemanfaatannya.

"Jangan sampai anggaran sia-sia dan foya-foya," ujar Usman Lamreung.

Sepertinya terkesan pemberian dana hibah ini oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah bagian dari investasi politik yang berbungkus dana hibah?

Pasalnya banyak juga organisasi/lembaga bagian dari underbow partai politik penguasa yang ikut menikmati dana ini yang semestinya untuk pemberdayaan masyarakat.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...