Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sabang melakukan penggeledahan Dinas Perhubungan Sabang dan SPBU Bypass, Rabu (2/12/2020). Penggeledahan dimulai dari pukul 10.00-13.00 WIB itu dipimpin Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sabang Muhammad Razi SH. Kegiatan penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka mencari barang bukti terkait kasus dugaan korupsi belanja BBM/Gas dan Pelumas serta suku cadang yang bersumber dari DPPA SKPD Dinas Perhubungan Sabang tahun anggaran (TA) 2019 sebesar Rp 1.567.456.331.

Sesuai Arahan Presiden:

Bansos untuk Nelayan dan Petani Bersifat Tunai

ISTIMEWAJuliari P Batubara
A A A

BANDA ACEH - Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) program-program bantuan sosial (bansos) untuk nelayan dan petani bersifat tunai.

Hal itu diungkapkan Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara usai Rapat Terbatas, Kamis (28/05/2020).

“Sesuai dengan tugas dan fungsi kami Kementerian Sosial diperintahkan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait program-program yang sifatnya program-program bansos,” kata Mensos Juliari P Batubara.

Lebih lanjut, Juliari P Batubara menjelaskan bahwa Mentan dan Menteri KP menyampaikan ada sekitar 2,7 juta petani dan juga 1,1 juta nelayan yang perlu diintervensi.

“Intervensinya bisa dengan dua kegiatan, yang pertama bansos, yang kedua bisa dalam bentuk skema pemulihan ekonomi,” ungkap Mensos.

Di dalam paket stimulus yang sudah disiapkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan ada anggaran untuk program-program bansos dan ada anggaran bagi program-program pemulihan ekonomi.

Karena itu, Mensos sampaikan akan melakukan pemadanan data dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), apakah dari 2,7 juta dan 1,17 juta petani dan nelayan tersebut sudah masuk ke dalam DTKS atau belum?.

“Tadi memang ada info dari Kepala Bappenas bahwa sekitar, saya lupa angkanya, 80% belum masuk DTKS yang nanti kami secara bertahap akan memasukkan ke dalam DTKS,” tutur Mensos.

Pada kesempatan itu Mensos juga menyampaikan bahwa di dalam DTKS per hari ini ada sekitar 10,825 juta kepala keluarga atau kepala rumah tangga yang lapangan pekerjaannya adalah pertanian dan perikanan.

“Jadi 10,825 juta kepala rumah tangga di dalam DTKS yang mata pencahariannya adalah sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan,” ujar Mensos Juliari P Batubara.

Mensos juga menyampaikan pihaknya akan melakukan cleansing dari 10,825 juta itu, berapa yang sudah terima program bansos reguler seperti PKH dan BPNT dan berapa yang belum.

Mensos sampaikan mungkin nanti akan membutuhkan, persetujuan Mentan dan Menteri KP, apabila dari 2,7 juta petani dan 1,17 juta nelayan ini layak untuk diberikan bansos, maka akan diusulkan agar diberikan program reguler.

“Jadi ada pandemi Covid-19 atau tidak ada Covid-19 dia dapat terus, yaitu PKH dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)," katanya.

Lebih lanjut dikatakan, ini karena Peraturan Menteri Sosial terkait kedua program ini juga sebenarnya sangat berkaitan dengan sektor pertanian dan sektor perikanan.

Sebagai contoh, ujar Mensos Juliari, di dalam Keputusan Menteri Sosial, yang diperbolehkan dijual di e-Warong itu adalah antara lain daging dan ikan jadi ini kan bagus.

“Sesudah kami berkomunikasi dengan Pak Menteri KP kami disilakan kalau misalnya ada para nelayan atau koperasi nelayan atau apapun bentuknya yang ingin berpartisipasi dalam program ini, pasti kami buka pintu, kurang lebih seperti itu,” tegas Mensos.

Kemensos mem-backup

Kemudian bagaimana nanti teknis pelaksanaannya di lapangan perlu dikoordinasikan lagi karena mencakup wilayah yang luas dan jumlah yang banyak.

Pada prinsipnya kata Mensos Juliari, Kementerian Sosial, pertama akan melakukan cleansing data sekali lagi terkait 2,7 juta petani dan 1,17 juta nelayan.

Apabila memang dari angka itu ada yang belum dapat program bansos, Mensos mengusulkan diberikan program bansos yang reguler.

“Jadi terus dia, mau setelah Covid-19 pun dia akan dapat bansos terus sampai nanti tentunya dia naik kelas menjadi keluarga yang sejahtera,” kata Mensos Juliari.

Dia sampaikan bahwa Kemensos dengan Mentan dan Menteri KP nanti akan menindaklanjuti dengan pertemuan- pertemuan yang sifatnya teknis dengan tim.

“Prinsipnya kami dari Kementerian Sosial akan mem-backup kedua kementerian," imbuhnya.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...