Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendata, ada lebih dari 300 rumah yang mengalami kerusakan dengan berbagai tingkatan, akibat gempa berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang Malang dan sekitar Jawa Timur pada siang tadi. Data itu terakhir diterima BNPB pada pukul 20.00 WIB. "Data BNPB hari ini, pukul 20.00 WIB, lebih dari 300 rumah rusak dengan tingkatan berbeda, dari ringan hingga berat," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati melalui keterangan resminya, Sabtu (10/4/2021). "Catatan sementara, 13 unit rumah rusak namun belum ditentukan kategori tingkat kerusakan. Sedangkan sejumlah kerusakan fasilitas umum, antara lain sarana Pendidikan 11 unit, kantor pemerintah 7, sarana ibadah 6, RSUD 1 dan pondok pesantren 1," ungkapnya.

Banpres untuk Pelaku Usaha Cair Lagi

Abadi Disperindagkop
A A A

BENER MERIAH – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kembali menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) untuk para pelaku Usaha Kecil Menengah yang terdampak Covid-19. Besaran bantuan kali ini hanya sebesar Rp1,2 juta, jauh berbeda dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,4 juta.

Hal tersebut sesuai bunyi surat Seketaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 171/SM/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang pemberitahuan program bantuan bagi pelaku Usaha Mikro (BPUM).

“Tahun kemarin kita mengusulkan sebanyak 13 ribu lebih calon penerima. Namun dari informasi yang dirilis Dinas Koperasi Provinsi Aceh Kabupaten Bener Meriah yang telah cair hanya 7.160 penerima," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bener Meriah, Abadi saat dikonfirmasi via telepon.

Abadi mengatakan, sudah pernah mempertanyakan hal itu melalui zoom meeting. Dia bahkan meminta agar data selalu di-upload, begitu juga dengan data penerima yang sudah masuk ke bank.

"Agar kita tahu apa alasan yang lainnya tidak menerima bantuan tersebut," katanya.

Abadi mengakui adanya persyaratan penerima yaitu saldo di rekening tidak boleh lebih dari Rp2 juta. Selain itu, penerima juga tidak mengakses bantuan lain, seperti KUR atau sejenisnya.

“Kita berharap UKM yang telah mendaftar pada tahun lalu, yang belum mendapatkan, untuk diprioritaskan tahun ini," pinta Abadi.

Kepala Dinas Koperasi tersebut mengatakan urusan usaha mikro merupakan wewenang kabupaten. Namun dikarenakan dampak Covid-19, maka Banpres melalui Kementerian Koperasi dan UKM turut memberikan modal.

Secara prosedur, Abadi mengatakan, usaha mikro menjadi tanggung jawab kabupaten, usaha kecil menengah wewenang provinsi, dan makro wewenangnya pusat. Namun karena Covid-19, Pusat mengalokasikan bantuan modal usaha untuk UKM yang turut difasilitasi oleh Dinas Koperasi Bener Meriah.

Penerimaan daftar calon akan ditutup pada 30 April 2021 mendatang di Dinas Koperasi dan UKM Bener Meriah. Tidak ada biaya dalam pendaftaran bantuan modal usaha bagi pelaku UKM yang memenuhi syarat.

"Silakan mendaftar," ajak Abadi.

Ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapat Banpres tersebut. Penerima harus warga Bener Meriah yang dibuktikan dengan e-KTP dan Kartu Keluarga (KK). Kemudian, memiliki usaha dengan bukti foto tempat usaha, memilki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan legalitas dari pemerintah, tidak sedang mengakses kredit atau pembiayaan KUR, bukan ASN, TNI/Polri, Pegawai BUMN atau BUMD.

Sementara usaha-usaha yang dapat menerima bantuan tersebut di antaranya pedagang pasar, PKL, Industri Rumah Tangga (IRT), Usaha Rumah Tangga (URT) dan lainnya yang belum mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR).[]

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...