Ketua Lembaga Pemantau Pendidikan Aceh (LP2A), Dr. Samsuardi, MA, menjadi narasumber peHTem edisi Senin, 3 Oktober 2022 episode ke 13 Tahun ke 3 dengan tema: Benarkah di Bawah Tangan Alhudri Pendidikan Aceh Terpuruk? yang dipandu oleh host Siti Aminah, S.IP, M.MLS, Jangan lupa like share comment and subsribe.

Baitul Mal Aceh Sosialisasi Qanun Baru

FOTO | AK JAILANIBaitul Mal Aceh melakukan sosialisasi perdana Qanun Baru Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal kepada kepala badan dan kepala sekretariat Baitul Mal Kabupaten/kota (BMK) se-Aceh.
A A A

ACEH - Baitul Mal Aceh melakukan sosialisasi perdana Qanun Baru Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal kepada kepala badan dan kepala sekretariat Baitul Mal Kabupaten/kota (BMK) se-Aceh. Sosialisasi dilaksanakan untuk menyamakan persepsi seluruh kabupaten/kota terhadap qanun baru tersebut.

"Semoga dengan adanya qanun baru ini menjawab setiap persoalan yang kita hadapi selama ini. Kita menginginkan ke depan tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan harta umat," kata Plt Kepala Baitul Mal Aceh, Drs Mahdi Ahmdi, MM di sela-sela membuka acara sosialisasi tersebut, Kamis (25/7).

Kegiatan sosialisasi ini mengundang empat nara sumber yang berhubungan dengan qanun dan pelaksanaannya yaitu: dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Safaruddin; Biro Hukum Setda Aceh, Junaidi; Koordinator Gerakan Antikorupsi, Askhalani; dan Akademisi UIN Ar-Raniry, Armiadi Musa yang juga mantan kepala Baitul Mal Aceh.

Sebagai pemateri pertama, Safaruddin mengatakan yang terbaru dalam qanun tersebut yaitu infak dimasukkan sebagai Pendapatan Asli Daereh (PAD). Begitu dimasukkan ke PAD, maka harus diikuti rambu-rambu pemerintah karena pemungutannya melalui tangan pemerintah.

"Tetapi zakat dan infak itu disebut sebagai PAD khusus. Kenapa khusus karena zakat dan infak tidak boleh digunakan di luar ketentuan syariah," jelas Safaruddin.

Ia menambahkan, pada pasal 79 dan 80 juga mengatur bagaimana hubungan kerja kepala sekretariat dengan kepala badan saling melengkapi. Kepala badan mempunyai fungsi strategis dalam menyusun seperti renstra, renja, dan perencanaan lainnya harus sesuai persetujuan kepala badan.

"Untuk itu kita meminta agar segera menyiapkan turunan dari qanun tersebut yaitu 23 peraturan gubernur dan 13 peraturan bupati/wali kota, sehingga dapat mengatur lebih rinci lagi," ungkapnya.

Selaku akademisi, Armiadi meninjau pencatatan zakat dan infak sebagai PAD dari sisi syariah. Menurutnya secara aturan tidak ada masalah selama pengelolaannya nantinya tidak bertentangan dengan hukum syariat.

"Secara prinsip tidak ada larangan zakat dan infak masuk PAD, hanya saja prinsip pengelolaan yang harus diperhatikan, bagaimana cara pencairannya, termasuk perlu diatur harus bisa dicairkan sebelum disahkan anggaran oleh DPRA. Sekarang sudah dibenarkan oleh qanun tinggal diatur oleh pergub untuk bisa mendahului sebelum disahkan DPRA," kata Armiadi.

Terakhir, Junaidi dari Biro Hukum mengatakan qanun baru tersebut merupakan norma umum. Jika masih ada yang kurang dan belum diatur dalam qanun tersebut, maka bisa dirincikan dengan pergub dan perbup.

Sumber:Rilis
Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...