Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Nasrul Zaman, ST, M.Kes kembali menjadi narasumber peHTem edisi Senin, 28 November 2022 episode ke 29 Tahun ke 3 dengan tema: Pemko Banda Aceh Terutang Akibat Mantan Bankir Tak Becus Pimpin Kota? yang dipandu oleh host Siti Aminah, S.IP, M.MLS, Jangan lupa like share comment and subsribe.

Tati Meutia Asmara:

Asa Warga Terhadap Pj Walikota

IstimewaAnggota Komisi I DPRK Banda Aceh Tati Meutia Asmara SKH MSi
A A A

Kalau sekiranya ditemukan ada kejanggalan dalam proses transfer informasi perjalanan pemerintahan dari periode sebelumnya, Pj walikota perlu mempertimbangan untuk mengambil langkah-langkah konkrit termasuk melakukan rotasi dan mutasi sebagaimana peraturan

Tati Meutia Asmara, SKH, M.Si Anggota Komisi I DPRK Banda Aceh

ACEHIMAGE.COM - Anggota Komisi I DPRK Banda Aceh Tati Meutia Asmara SKH MSi banyak mendapatkan masukan dan harapan dari warga agar Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq segera mengambil langkah strategis dalam membenahi tata kelola pemerintahan. Ini dinilai penting dalam rangka mengeluarkan pemerintahan kota Banda Aceh dari krisis.

Ia menyampaikan setidaknya ada tiga agenda strategis yang dapat dilakukan oleh Pj Walikota saat ini, pertama mengkonsolidasikan unsur-unsur penting dalam pemerintah Kota Banda Aceh, Sekda, TAPK, kepala SKPK dan aparatur pemerintahan lainnya mesti memberikan informasi yang utuh dan menyeluruh kepada PJ walikota sehingga langkah-langkah strategis dan terukur dapat segera ditentukan.

Anggota Komisi I DPRK Banda Aceh Tati Meutia Asmara bersama warga Kota Banda Aceh

"Kalau sekiranya ditemukan ada kejanggalan dalam proses transfer informasi perjalanan pemerintahan dari periode sebelumnya, Pj walikota perlu mempertimbangan untuk mengambil langkah-langkah konkrit termasuk melakukan rotasi dan mutasi sebagaimana peraturan," ujar Tati

Tidak hanya itu, Politisi PKS ini berharap Pj Walikota jangan ragu melakukan pembenahan terhadap pejabat pemko yang berupaya menutupi dan bahkan menyesatkan informasi terkait kondisi pemerintah kota saat ini.

Sementara pada poin Kedua, dalam hal penanganan hutang atau beban-beban keuangan Pemko pada tahun anggaran 2022, dimana sebagian besar anggaran tersedot untuk membiayai utang-utang tahun 2021 yang kemudian berefek pada tertundanya pembayaran TPK pegawai, gaji tenaga kontrak serta hak-hak aparatur gampong, dan secara keseluruhan menggangggu stabilitas pelaksanaan program pembangunan kota, perlu segera dicarikan solusi bersama dan terukur, jgn sampai ikut menggerogoti anggaran tahun 2023.

"DPRK menyambut baik dan mendukung penuh, kebijakan Pemko agar agustus 2022 mulai dibayarkan TPK pegawai, gaji tenaga kontrak dan juga hak-hak aparatur gampong, tentu Pj walikota perlu memastikan kebijakan tersebut dapat dilaksanakan," sebutnya.

Terakhir, sebagai ibu kota Propinsi, Banda Aceh mesti terus melakukan terobosan-terobosan dalam segala aspek pembangunan, dengan pengalaman dan konektivitas pj walikota dengan banyak pihak sebelum ini mestinya bisa ikut dinikmati oleh warga kota. Asa yang besar warga kota kepada PJ Walikota agar tidak terkontaminasi dengan pola sebelumnya yang meninggalkan banyak pekerjaan rumah.

"Jangan biarkan cerita pilu ini terus terulang lagi," harap perempuan peraih suara terbanyak pada Pileg DPRK 2019 lalu. []

Rubrik:ACEHTATI

Komentar

Loading...