Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendata, ada lebih dari 300 rumah yang mengalami kerusakan dengan berbagai tingkatan, akibat gempa berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang Malang dan sekitar Jawa Timur pada siang tadi. Data itu terakhir diterima BNPB pada pukul 20.00 WIB. "Data BNPB hari ini, pukul 20.00 WIB, lebih dari 300 rumah rusak dengan tingkatan berbeda, dari ringan hingga berat," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati melalui keterangan resminya, Sabtu (10/4/2021). "Catatan sementara, 13 unit rumah rusak namun belum ditentukan kategori tingkat kerusakan. Sedangkan sejumlah kerusakan fasilitas umum, antara lain sarana Pendidikan 11 unit, kantor pemerintah 7, sarana ibadah 6, RSUD 1 dan pondok pesantren 1," ungkapnya.

APDES dan PMII Kutacane Tolak Bimtek Desa ke Lombok

ISTIMEWAAksi unjuk rasa
A A A

ACEH TENGGARA - Aliansi Peduli Desa (APDES) Aceh Tenggara dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

(PMII) Cabang Kutacane melihat disituasi pandemi ditahun 2021 ini Bimtek ke lombok terkesan dipaksakan oleh APDESI Aceh Tenggara.

Menurut pendemo, terasa hanya menghambur-hamburkan anggaran, seharusnya APDESI Kabupaten Aceh Tenggara menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan ekonomi masyarakat desa,

"Ini malah terasa mengakomodir," kata Koordinator aksi, Dahriansyah, Selasa (16/3/2021).

Dahrianysah menyampaikan jika melihat UU 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Permendes No.13 Tahun 2020 menjadi dasar bagi 74.953 desa dalam menyusun rencana kerja dan APBDes
2021 peraturan tersebut sesuai dengan model pembangunan nasional berdasarkan pada Peraturan Presiden(PEPRES) No.59 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development Goals).

Permendes menegaskan bahwa Dana Desa Tahun Anggaran 2021 diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa yang mengukur seluruh aspek pembangunan, sehingga mampu mewujudkan perkembangan manusia seutuhnya. Tujuannya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Memang bimtek itu menjadi prioritas akan tetapi seharusnya di setujui oleh masyarakat
desa, dimana filosofi dana desa adalah untuk kemakmuran bangsa dan negara dimulai dari desa yaitu kesejahteraan masyarakat desa," katanya.

Lalu para pendemo mengatakan dalam program prioritas kabupaten itu sifatnya sunah bukan wajib, jadi seharusnya dikaji secara falsafah bangsa yaitu Pancasila (Nilai Ketuhanan, Adil Dan Beradab, Persatuan, Musyawarah mupakat, Dan Keadilan Sosial).

"Selanjutnya jika kita lakukan Tot Ekprimen, jikapun bimtek itu sangat perlu untuk membangun sistem borokrasi di desa dalam mengambil kebijakan, kenapa harus ke lombok, apa tidak ada daerah di Kabupaten Aceh Tenggara yang bisa di jadikan tempat bimtek, dimana perputaran ekonominya di daerah kita sendiri," tegasnya.

Oleh sebab itu, mereka meminta Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara Agar menolak
dengan tegas Bimbingan Teknis (BIMTEK) Ke Lombok yang akan dilaksanakan pada bulan ini.

Bahkan meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara agar membentuk Panitia Khusus (PANSUS) Tentang Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang setiap tahun dilakukan.

"Kami merasa kegiatan tersebut hanya pemborosan Anggaran Dana Desa, dan kami menduga ada permainan setiap
Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang menguntungkan Pihak-pihak tertentu,"

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...