Isu dugaan pembelian tiga unit Kapal Aceh Hebat oleh Pemerintah Aceh yang diduga barang bekas terus bersileweran di laman media sosial. Apalagi setelah terjadi aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Perhubungan Aceh tepatnya di Jalan Mayjend T Hamzah Bendahara No 52, Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh beberapa waktu lalu. Bermula dari itu, masyarakat di Aceh ingin mengetahui terkait informasi akurat mengenai pengadaan Kapal Aceh Hebat, 1, 2, dan 3 tersebut. "Cuma kita lihat dari luar aja, cuma ditekan tombol besar sebagi bukti peluncuran ke laut. Lalu kami diajak ke tempat makan-makan dengan alasan kapal balik lagi," kata sumber media ini yang mengaku hadir pada saat itu.

Proyek Akan Ditender

Anggaran Tanggap Darurat Pemkab Aceh Utara Tidak Masuk SILPA, Kok Bisa?

NETIlustrasi
A A A

Kalo lebih jelas silahkan tanyakan kepada BPKD

Amir Hamzah Kepala BPBD Aceh Utara

ACEH UTARA – Anggaran Tanggap Darurat Sumber APBN Tahun 2020 yang ditempati di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Utara tidak dikerjakan.

Berdasarkan informasi yang diterima media ini, Anggaran yang ditranfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh Utara senilai Rp16 milyar lebih ini mulai mencuat ke kalangan publik setelah pengesahan APBK tahun 2021 pada akhir desember lalu.

Anehnya, anggaran untuk penanganan bencana tersebut juga tidak dimasukkan kedalam (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) SILPA APBK tahun 2020 untuk dibahas oleh legislatif.

Kendati demikian, anggaran tersebut diduga akan dikerjakan pada tahun 2021, hal ini menjadi tanda tanya di kalangan publik, apakah program anggaran ini masuk melalui pintu belakang (setelah Pengesahan APBK 2021) atau lahir melalui Peraturan Bupati (Perbub).

Kepala BPBD Aceh Utara Amir Hamzah mengakui anggaran tersebut belum dikerjakan di tahun 2020, karena waktu singkat, sebab dana tersebut masuk ke kas daerah pada akhir bulan september 2020.

“Karena dana itu masuk pada akhir tanggal 23 september 2020, maka tidak dikerjakan, karena itu perlu kita lakukan pelelangan, maka kita kerjakan pada tahun 2021, karena ini bukan bentuk PL, maka harus ditender,"kata Amir Hamzah, Jum’at (22/01/2021) ketika dikonfirmasi acehmage.com.

Ditanya soal paket apa saja, Amir Hamzah mengaku tidak ingat karena ada beberapa item, ia hanya tau tentang perbaikan normalisasi untuk beberapa kecamatan, seperti di kecamatan Nisam dan Samudera.

Saat disinggung soal anggaran tidak dimasukkan ke dalam SILPA APBK 2020, Amir Hamzah mengaku semua sudah selesai. Tinggal dilelang saja. Intinya semua sudah selesai.

“Kalo lebih jelas silahkan tanyakan kepada BPKD, saya hanya sebagai pelaksana atau sebagai eksekusi. Selain itu saya tidak tau,”pinta Amir Hamzah yang juga mantan kabag Humas ini.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...