Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (26/2) malam. Nurdin sendiri tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp51,3 miliar. Dikutip dari laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kekayaan tersebut dilaporkan Nurdin pada 31 Desember 2019 saat menjabat sebagai gubernur. "Benar, Jumat, (26/2) tengah malam, KPK melakukan tangkap tangan terhadap kepala daerah di Sulawesi Selatan terkait dugaan tindak pidana korupsi," kata Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Sabtu (27/2).

Aktivis UIN Ar-Raniry Launching Lingkar Publik Strategis

ISTIMEWAKoordinator Lingkar Publik Strategis, Rizki Ardial saat duduk berdampingan dengan moderator, Yocerizal saat diskusi publik
A A A

BANDA ACEH – Sejumlah mantan aktivis UIN Ar-Raniry melaunching atau meluncurkan sebuah lembaga yang diberi nama Lingkar Publik Strategis di kantin koperasi kampus setempat, Selasa (9/2/2021).

Peluncuran ini bersamaan dengan diskusi publik dengan tema ‘Ekonomi Syariah dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Aceh ke Depan’.

Koordinator Lingkar Publik Strategis, Rizki Ardial mengatakan, lembaga tersebut dibentuk untuk mengontrol sejumlah kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Lembaga ini merupakan wadah perkumpulan mantan aktivis kampus.

“Ini adalah sebuah wadah perkumpulan aktivis mahasiswa, aktivis jalanan, kita kumpulkan lagi yang sebelumnya mereka sempat aktif di kampus. Setelah lulus dari kampus mereka kehilangan wadah, jadi kita bentuk lagi wadah tersebut,” ujar Rizki.

Dalam peluncuran itu, kata Rizki, pihaknya juga menggelar diskusi publik. Diskusi ini mengupas tentang permasalahan ekonomi, terutama ekonomi syariah di Bumi Serambi Mekkah.

“Kita akui atau tidak di dalam kesadaran kita, masalah Aceh hari ini adalah permasalahan ekonomi. Kesenjangan sosial kelas bawah sangat terasa, walaupun para pelaku usaha kelas atas, para pejabat elit pemerintahan mungkin tidak melihat hal ini,” katanya.

Ia menjelaskan, di tengah goncang-gancing perekonomian Aceh dan Indonesia hari ini ada sebuah terobosan baru yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu peluncuran Bank Syariah Indonesia (BSI).

“Kita sangat menyambut baik, mengingat kita masyarakat Aceh sangat didentik dengan keislaman dan syariah. Kita juga punya qanun LKS, yang telah disahkan 2018,” ujar Rizki.

Namun, tambah Rizki, Qanun LKS itu menuai polemik baru setelah 2 tahun disahkan. Masyarakat Aceh umumnya mendukung penuh keberadaan qanun tersebut, sementara sebagian lagi menentangnya, karena dinilai tak sesuai dengan syariah.

“Hal inilah yang harus kita diskusikan sendiri. Apa sebetulnya permasalahan tentang penerapan ekonomi syariah di Aceh hari ini, bagaimana kesiapan SDM kita, fasilitas yang memadai baik pelaku usaha, masyarakat biasa atau kalangan lainnya,” jelasnya.

Turut hadir dalam diskusi itu sebagai pemateri antara lain Yason Taufik Akbar (Bank Indonesia), Hafas Furqani (Pakar Ekonomi Syariah), Ridha Mafdhul (Sekretaris HIPMI Aceh), Amirullah (Karo Perekonomian Setda Aceh).

Kemudian, Nana Hendriana (Kepala BSI Regional Aceh), Adi Surahmat (Wakil Kepala OJK Aceh), Mawardi Ismail (akademisi Univesitas Syiah Kuala), dan Dhahrul Bawadi (pelaku UMKM). Sementara Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin tak hadir, meski sudah diundang.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...