Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh, Syakya Meirizal, menjadi narasumber peHTem edisi Senin 20 September 2021 episode 9 Tahun ke II dengan tema: Aset Ratusan Milyar Terbengkalai di Pulo Aceh, Manajemen BPKS Kerja Apa? yang dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Panwaslu Bener Meriah

Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Awasi Pemilu 2024

SamsuddinKetua Panwaslih Aceh luncurkan program siap lapor corner
A A A

BENER MERIAH – Menyongsung pemilu dan pemilihan serentak 2024 mendatang, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) Kabupaten Bener Meriah lounchingkan program siap lapor! corner (Seputar informasi pemilu, penanganan pelangaran dan pelaporan).

Launching program siap lapor corner itu dikemas dalam diskusi dengan peserta dari berbagai elemen masyarakat, baik dari unsur LSM, Pers, Organisasi Mahasiswa, maupun Mahasiswa. Rabu, 15 Sepetember 2021.

Ketua Panwaslu Bener Meriah, Yusrin menyampaikan, untuk menyukseskan pemilu harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, seperti LSM, pemuda,  mahasiswa dan juga Pers.

“Tentu jika hanya penyelengara dan pengawas saja pemilu tidak akan pernah berhasil, untuk itu perlu dukungan seluruh elamen masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pemilu,” kata Yusrin.

Melalui program siap lapor! Corner ini, diharapkan dapat menumbuhkan pengetahuan masyarakat seputar pemilu pemilihan, penanganan pelangaran serta tata cara pelaporan dugaan pelangaran.

Selain itu juga, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai mitra Panwaslih Bener Meriah melaporkan dugaan pelangaran.

Dengan mengusung tema “Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu,” Yusrin mengajak seluruh elemen masyarakat turut andil mengawasi dan melaporkan dugaan pelangaran pemilu.

Sementara itu, Ketua Panwaslih Aceh, Fauziah menyambut positif peluncuran program siap lapor! corner Panwaslu Bener Meriah. Sebab, hal itu sebagai betuk kepedulian untuk sebuah demokrasi.

Bawaslu sebagai pengawas, selalu melihat evaluasi-evaluasi yang dilakukan pihaknya sesuai peraturan perundang-undangan namun masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, terlebih tidak ada revisi terkait undang-undang pemilihan pasca dicabut revisi itu  dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“Pun demikian, Bawaslu dan KPU sebagai penyelengara akan membuat semacam peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk menutupi celah-celah tersebu, dengan tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang lain,“ sebut Fauziah.

Justru itu, melalui diskusi-diskusi seperti ini, kami sangat mengaharapkan masukan-masukan dari  pemangku kepentingan. Karena mensukseskan pemilu harus punya dasar hukum yang kuat, serta punya penyelengara yang baik.

Menurut Fauziah, pemilih yang mengunakan hak pilihnya juga sangat menentukan nilai legitimasi hasil pemilu itu. Pungkasnya. []

 

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...