Pembebasan Lahan Waduk Krueng Keureuto

Ada Apa dengan Dinas Pertanahan Kabupaten Bener Meriah?

SCREENSHOTPotongan kontak masuk email
A A A

BENER MERIAH - Kita meminta Dinas Pertanahan Bener Meriah untuk berhenti membuat peryataan yang kontroversi dimedia, Stecment Kepala Dinas Bener Meriah membuat Masyarakat Kami khusus nya Rusep Kec.Syiah Utama kecewa terhadap Dinas Pertanahan pada khususnya Kab.Bener Meriah umumnya.

Bagaimana tidak Kepala Dinas Pertanahan membuat pernyataan sepihak ditingkat Kabupaten tanpa menghiraukan psikologis di lapangan, Posisi Kampung Rusip saat ini berada dalam kondisi sangat dirugikan atas keluarnya Peta tata Ruang dari Kab. Bener Meriah pada Desember 2019.

Kelahiran Peta tersebut telah menghilangkan sebagian Wilayah Desa kami yang seharusnya Genangan Waduk Krueng Keureuto masuk wilayah Rusep dan Tembolon tidak ada di Kec. Mesidah bisa di Kroschek di AMDAL, Badan Statistik Nasional, PUPR dan di PT. Brantas (Persero) selaku kontruksi  Waduk tersebut.

Saya Arifin Selaku Reje Kampung Rusip menolak Peta tersebut karna peta tersebut tanpa sepengatahuan kami Kampung Rusip dan tembolon serta peta tersebut dibuat baru-baru ini Desember 2019. Saya Reje Kampung Rusip mempertanyakan Kepada Dinas Pertanahan Referensi pembuatan peta tata ruang tersebut dari mana?

Kalaupun peta tersebut lahir atas Qanun Bener Meriah kapan disosialisasinya? Dimana? Siapa yang dilibatkan? Maka dari itu kita menduga Peta tersebut peta kepentingan dan menyalahi aturan kontruksi, Kami menyesalkan Kepala Dinas Pertanahan mengambil kebijakan di atas meja saja tanpa turun Kelapangan, Seharusnya seorang Kepala Dinas turun kelapangan melihat langsung apa masalah yang terjadi dilapangan, jangan hanya menerima laporan dari bawahanyanya saja, Anda seorang Kepala Dinas hadir dalam rangka Dinas ke Aceh Utara namun anda hanya mondar mandir di Pante Bahagia, Alue Ubay tanpa kelokasi pembebasan lahan, Anda tidak peka terhadap Psikologis dilapangan bagaimana. Sungguh kita sesalkan.

Padahal dalam AMDAL sangat jelas dan detail di atur menyangkut wilayah mana yang terkenak genangan Waduk di Kab.Bener Meriah yaitu di Rusip dan Tembolon, di AMDAL tersebut di tulis bukan hanya soal area pembasan lahan tapi soal teknis kontruksi. Sekarang bagaimana Dinas Pertanahan Kab.Bener Meriah meragukan AMDAL dan menyalahi AMDAL? Posisi Kami hari ini memperjuangkan hak kami dan wilayah kami, Kami tidak akan mundur satu langkahpun.

Saya Rusmin Reja Kampung Tembolon Kec.Syiah Utama meminta Kepala Dinas Pertanahan Kab. Bener Meriah untuk tidak provokatif dalam mengeluarkan stekment dimedia, Kec. Mesidah sudah rampung dan Kec.Syiah Utama belum rampung. Maksudnya apa? Anda selaku Kepala Dinas hadir tidak waktu Pendataan 16 Februari 2020 dilokasi Waduk Krueng Keureuto?  Makanya seharusnya hadir kelapangan biar anda tau masalahnya dimana.  Anda tau tidak Surat sporadik yang dikeluarkan oleh Reje Simpur Kec.Mesidah tumpang tindih suratnya dengan surat Rusep dan Tembolon? Anda tau tidak dilapangan surat yang dibuat oleh Simpur Kec.Mesidah tidak memili tanah hanya memiliki surat saja waktu ditanya sama Masyarakat yang benar-benar ada tanah mereka tidak tau siapa Selatan, Siapa Utara, Siapa Timur dan Siapa Barat anehnya mereka tidak tau orang disampingnya, Berarti surat yang mereka pegang Surat di atas meja alias fiktif artinya punya surat dan tidak punya tanah, Nah. Anda seharusnya Selaku Kepala Dinas hadir kelokasi biar anda tahu bahwa dilapangan ada masalah.

Kami pada prinsipnya, kalaupun tetap Kepala Dinas ngotot mengacu ke Peta tata ruang maka ubah dulu data di AMDAL, Badan Statistik Nasional, PUPR dan di PT. Brantas (Persero). Saya Kusmin selaku Reje Tembolon menolak Peta Tata Ruang itu terlepas dari Qanun Bener Meriah ini bukan proyek Pemda ini Proyek strategis Nasional kiblat pembangunan tetap AMDAL.

Ada apa dengan Dinas Pertanahan Kab.Bener Meriah? Waduk Krueng Keureuto yang terkena Genangan hanya 159 Hektar untuk Wilayah Kab. Bener Meriah dan ribetnya minta ampun, di Kab. Aceh Utara saja 1.200 Hektar lebih dibebaskan lahan tidak seribet ini, di Kab. Aceh Utara semua proses pembebasan lahan mengacu kepada AMDAL, kenapa di Kab. Bener Meriah tidak bisa? Ada apa Kepala Dinas Pertanahan Kab. Bener Meriah?
Saya melihat Masyarakat Rusip dan Tembolon Kec.Syiah Utama sudah beritikat baik dan cerdas mereka juga menempuh jalur-jalur Administratif contoh, Beberapa Waktu lalu mereka meyurati Bupati Bener Meriah tembusannya termasuk ke Dinas-dinas terkait, Namun tidak ada Respon dari Pemda Bener Meriah dan Dinas terkait, Setelah itu Masyarakat Rusip dan Tembolon juga mengirimkan Surat Kepada Plt Gubernur Aceh Cc Balai Sumatra-1 dan tembusannya kepada pihak terkait.

Dan Allhamdulillah Pak PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah langsung sigap merespon dan memerintah jajarannya di Kab.Bener Meriah termasuk Bupati untuk menyelesaikan ini, Namun lagi-lagi Restrained di tingkat Dinas Pertanahan Kab.Bener Meriah, Dulu pada tahun 2016 sengketa antara Bener Meriah dengan Aceh Utara semasa saya ketua komisi A DPRK Kab. Bener Meriah bisa diselesaikan dengan Kabupaten tetangga. Anehnya ketika sudah selesai dengan masyarakat Aceh Utara kenapa didalam satu Kabupaten Bener Meriah tidak bisa diselesaikan.

Kemudian kenapa disaat hendak pembebasan lahir Peta tata ruang dan Kepala Kadis Pertanahan tersebut baru menjabat sejak tgl 23 september 2019  tahun lalu. Anehnya lagi Kadis tersebut tidak pernah kelapangan, dia hanya sampai ke Kampung Alue Ubay Kec. Paya Bakong Kab.Aceh utara.

Kalau seperti ini mungkin Masyarakat kedepan mereka akan menyurati Presiden Joko Widodo, itu jalan artenatif terahir akan di tempuh Masyarakat.
Sarbinari (Mangki) Mantan ketua komisi A DPRK Kab. Bener Meriah Fraksi Partai Aceh.

Kita dari Wira Lentera Jiwa (WLJ) Grub We Love Jokowi Nasional Yanes Yosua Frans. Dalam waktu dekat akan melakukan Proses Hukum, kita selesaikan dipengadilan saja, Karna menurut laporan ke WLJ Pusat bahwasanya Masyarakat telah mengirimkan surat ke Bupati bahkan untuk PLT Gubernur. Namun Krisis penyelesaian ya udah kita akan selesaikan dipengadilan saja, Artinya kami di Jakarta terus memantau dan berkomunikasi ke Aceh.

Redaksi acehimage.com memuat secara utuh rilis yang dikirim dengan email JPEofficial: [email protected] tertanggal 6 Maret 2020.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...