Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi hasil penjualan telur ayam di Dinas Peternakan Aceh dengan kerugian negara sebesar Rp2,6 miliar kembali digelar di Pengadilan Tipikor Banda Aceh

UU No 3/2020, Terkait Izin Minerba

Aceh Tidak Termasuk yang Dilarang

HT ANWAR IBRAHIMKepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Mahdinur
A A A

BANDA ACEH - Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 10 Juni 2020 Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Pengesahan UU Minerba yang baru (UU No. 3/2020) terjadi pro-kontra antar kelompok kepentingan. Namun banyak juga yang menantikan bahkan disambut secara positif oleh sebagian pelaku usaha karena UU ini akan memberikan kepastian hukum dan kepastian investasi bagi perpanjangan/konversi KK/PKP2B menjadi IUPK Operasi Produksi, juga mengatur beberapa hal penting.

Dengan terbitnya UU No. 3 tahun 2020 ini paling tidak bagi industri pertambangan ada secercah harapan ditengah kondisi Pandemi Covid-19 yang mengkhawatirkan.

Kewenangan pengelolaan minerba yang sebelumnya didelegasikan oleh pemerintah ke pemerintah daerah, di dalam UU Minerba baru kewenangan berada ditangan pemerintah pusat.

UU No. 3 tahun 2020 menetapkan sumber daya mineral dan batubara adalah kekayaan nasional oleh karena itu pengelolaannya dibawah kendali pemerintah pusat.

Kewenangan Aceh mengelola Minerba pasca terbit UU

Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana kewenangan Pemerintah Aceh mengelola Minerba pasca penerbitan UU No. 3 tahun 2020..? Mengingat Aceh memiliki Undang- undang sendiri yaitu UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Mahdinur, menjelaskan, Pemerintah memperbolehkan
Aceh mengelola sumber daya alam Mineral dan Batu Bara (minerba) tanpa harus mempedomani Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Jokowi dan disahkan pemerintah.

"Undang-undang ini yang mengatur Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," kata Mahdinur kepada acehimage.com di ruang kerjanya, Rabu (24/6/2020).

Mahdinur menjelaskan, kewenangan perizinan Minerba di Aceh merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), tepatnya dalam Pasal 156.

"Nah, pasal 156 ini menjelaskan soal pemanfaatan sumber daya alam, meliputi pertambangan dan minerba," kata Mahdinur.

Mahdinur juga menjelaskan, memang ada surat edaran (SE) tentang pemberlakuan UU No. 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang diterbitkan pemerintah mengharuskan perizinan Minerba diatur oleh pusat.

"Artinya daerah tidak diperbolehkan lagi menerbitkan izin pertambangan minerba," ujarnya.

Namun, Pemerintah Aceh telah mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), jauh sebelum surat Menteri ESDM soal penerbitan perizinan penambangan Minerba ini diedarkan ke daerah-daerah.

Dalam surat yang dikirimkan ke Mendagri, Pemerintah Aceh telah menjelaskan hal-hal yang terkait dengan kewenangan perizinan Minerba yang merupakan kewenangan Pemerintah Aceh sesuai UU Nomor 11 Tahun 2006.

"Dengan merujuk pada kekhususan Aceh, kita punya kewenangan ini, maka Aceh wajib mengatur sendiri perizinan penambangan Minerba," ungkap Mahdinur.

Selain itu dengan UUPA kata Mahdinur,
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota bisa mengatur sendiri perizinan.

"Nah ini sesuai amanat dalam UUPA pasal 156 ayat 2 yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya.

Jadi atas dasar kewenangan itu, Pemerintah Aceh telah memberikan penjelasan tentang kewenangan Aceh dalam mengatur perizinan Minerba sebelum UU No. 3 Tahun 2020 tersebut disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 10 Juni 2020.

Rustam, Investor Tak Perlu Ragu ke Aceh

Penjelasan Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Mahdinur mendapat tanggapan positif dari pengamat ekonomi Unsyiah, Rustam Effendi.

Pada saat dihubungi oleh acehimage.com Rustam Effendi mengatakan dirinya sependapat dengan yang dijelaskan Mahdinur.

Rustam menilai inisiatif Plt Gubernur Nova Iriansyah menyurati Mendagri untuk menjelaskan kewenangan Aceh terkait urusan perizinan pertambangan sangat tepat dan cukup beralasan.

"Bila kita baca dan cermati dengan baik Pasal 156 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUPA, sudah sangat terang menderang diatur dan dijelaskan didalamnya," kata Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unsyiah ini.

Selain itu kata Rustam, kalau dicermati lagi di Pasal 160 ayat (1), alurnya juga sudah sejalan dengan pasal sebelumnya.

Menurut Rustam, surat yang dikirim oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah sangat tepat dan sesuai dengan kondisi yang ada, terutama untuk menjawab kegusaran atau kekhawatiran para pihak akhir-akhir ini, khususnya para calon investor nasional dan daerah pasca keluarnya surat edaran Mendagri tersebut.

"Ini merupakan langkah rasional, konkrit dan sangat realistis Pemerintah Aceh dalam upaya merealisasi kewenangan yang dimiliki Aceh sebagaimana telah dituangkan dalam UUPA," imbuh Lektor Kepala pada FEB Unsyiah ini.

"Jadi dengan berlandaskan pada kewenangan yang sudah ada dalam UUPA, maka ketentuan yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 mengenai perizinan Minerba yang selama ini dilakukan oleh gubernur di seluruh Tanah Air itu, tapi sekarang tidak berlaku di Aceh, mengingat Aceh sudah memiliki kewenangan khusus untuk mengatur sendiri pengelolaan Minerba.

"Para calon investor yang berminat berusaha di sektor pertambangan Minerba didaerah ini tidak usah ragu untuk mengurus perizinannya. Yang penting, tempuh prosedur dengan benar juga perhatikan kelestarian alam dan lingkungan hidup juga," tegas Rustam Effendi.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...