Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sabang melakukan penggeledahan Dinas Perhubungan Sabang dan SPBU Bypass, Rabu (2/12/2020). Penggeledahan dimulai dari pukul 10.00-13.00 WIB itu dipimpin Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sabang Muhammad Razi SH. Kegiatan penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka mencari barang bukti terkait kasus dugaan korupsi belanja BBM/Gas dan Pelumas serta suku cadang yang bersumber dari DPPA SKPD Dinas Perhubungan Sabang tahun anggaran (TA) 2019 sebesar Rp 1.567.456.331.

3 Alasan Menaker Kukuh Upah Minimum 2021 Tidak Naik

Detik.comMenteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
A A A

JAKARTA- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan alasan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa pandemi COVID-19. Ketetapan itu menerangkan upah minimum 2021 sama dengan tahun ini, sehingga tidak ada kenaikan.

Berikut 3 alasan Menaker kukuh upah minimum tahun depan tidak naik:

1. Ekonomi Lesu
Menurut Ida, penerbitan SE tersebut salah satunya dilatarbelakangi oleh lesunya kondisi perekonomian Indonesia serta ketenagakerjaan imbas pandemi. Penurunan tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi triwulan II yang minus 5,32%.

2. Pendapatan Perusahaan Turun
Kemudian berdasarkan data analisis dari hasil survei dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha yang ditemukan oleh BPS, terdapat 82,85% perusahaan cenderung mengalami penurunan pendapatan. Sebanyak 53,17% usaha menengah dan besar dan 62,21% Usaha Mikro dan Kecil mengalami kendala keuangan terkait pegawai dan operasional.

"Ini beberapa survei yang menjadi latar belakang kenapa dikeluarkan SE tersebut. Jadi intinya sebagian besar perusahaan tidak mampu membayar upah meskipun sebatas upah minimum yang berlaku saat ini," ujar Ida dalam keterangan tertulis, Rabu (28/10/2020).

3. Dibahas Bersama Pengusaha dan Buruh
Dia menuturkan kondisi tersebut telah dibicarakan dalam forum yang ada di Dewan Pengupahan Nasional (Depennas) yang terdiri atas Tripartit yaitu unsur pemerintah, serikat pekerja/buruh, dan pengusaha. Di forum itu telah dilakukan diskusi secara mendalam.

"Diskusi mendalam kami lakukan dalam waktu cukup lama. Penetapan ini adalah jalan tengah yang kita ambil hasil diskusi di Depennas," ucapnya.

Ida menambahkan pemerintah tidak diam begitu saja meski upah minimum tahun depan tak naik. Sebab, sampai sekarang pemerintah masih terus memberikan subsidi kepada para pekerja dalam bentuk subsidi gaji/upah, Kartu Pra Kerja, dan berbagai bantuan lainnya.

Ia menegaskan dana untuk bantuan subsidi gaji/upah bukan berasal dari BPJS Ketenagakerjaan, melainkan dari pemerintah yang bersumber dari APBN.

"Jadi ini salah satu cara kita agar daya beli para pekerja kita tetap ada. Dan saya melihat sendiri temen-temen pekerja kita merasa terbantu dengan adanya subsidi gaji/upah dari pemerintah," tandasnya.

Sumber:DETIK.COM
Rubrik:NASIONAL

Komentar

Loading...