OKP dan Pengurus KNPI Aceh Kompak

Zulfan Effendi: Tidak Ada Dualisme di Tubuh KNPI Aceh

FOTO | AK JAILANISekretaris KNPI Aceh Zulfan Effendi SE Ak
A A A

Padahal ini dilakukan berdasarkan hasil voting dari rapat tim formatur, namun tidak demikian halnya dengan Fahd El Fouz yang menganggap pelanggaran AD/ART yang berujung pada wacana Kongres Luar Biasa (KLB)

Zulfan Effendi, SE, Ak Sekretaris KNPI Aceh

BANDA ACEH - Sekretaris KNPI Aceh Zulfan Effendi SE Ak yang juga mantan Ketua PW IPNU Aceh menegaskan bahwa tidak ada dualisme di tubuh DPD I KNPI Aceh.

Konflik pertama muncul setelah Kongres di Papua, masalahnya adalah ketika penyusunan struktur dimana Rifai Darus lebih memilih Ahmad Dolli Kurnia sebagai Ketua MPI ketimbang Taufan EN Rotorasiko, padahal ini dilakukan berdasarkan hasil voting dari rapat tim formatur. Namun tidak demikian halnya dengan Fahd El Fouz, Ketua Pusat KNPI kubu Zikrullah Ibna yang menganggap pelanggaran AD/ ART yang berujung pada wacana Kongres Luar Biasa (KLB), KLB Pemuda/KNPI di Hotel Kartika Chandra, 1 Juni 2015.

“Yang ingin kami sampaikan adalah, kami selaku OKP yang notabene-nya merupakan pemilik saham mayoritas yang bernaung di bawah KNPI membantah terjadinya dualisme di tubuh KNPI Aceh, sehingga berakibat anggaran kongres terancam tak cair,” kata Ruslan kepada mediaaceh.co, Rabu 5 September 2018.

Atas nama Generasi Muda Nahdlatul Ulama (GMNU) yang terdiri dari Badan Otonom Nahdlatul Ulama seperti PMII, GP Ansor, Fatayat NU, IPNU, dan IPPNU, Ruslam menjelaskan, KNPI yang berdasarkan deklarasi Pemuda Indonesia lahir pada tanggal 23 Juli 1973. Anggaran Dasarnya menjelaskan struktur kepengurusannya adalah Dewan Pengurus Pusat disingkat (DPP), Dewan Pengurus Daerah Provinsi disingkat (DPD) Kabupaten/Kota, dan Dewan Pengurus Kecamatan atau distrik disingkat (DPK).

“KNPI inilah yang menggelar kongres di Papua, pada bulan Maret 2015. Kemudian sukses memilih Muhammad Rifai Darus dan Sirajuddin Abdul Wahab sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (Sekjen),” ujar Ruslan.

Selain itu, Ruslan menambahkan, Fahd El Fouz sebelumnya juga ada di dalam barisan pemenang ini.

“Kepengurusan ini lalu mengurus badan hukum. Hasilnya, Menkumham mengeluarkan SK Nomor: AHU-0001403.AH.01.07.TAHUN 2015 tentang pengesahan pendirian badan hukun perkumpulan Komite Nasional Pemuda Indonesia, disingkat KNPI tertanggal 2 Juni 2015,” sebut Ruslan.

Hal ini juga diperkuat oleh Zulfan Effendi SE Ak yang merupakan mantan Ketua PW IPNU Aceh periode 2003 – 2006. Dia menjelaskan hasil kongres di Papua itu mulai menuai konflik karena penyusunan struktur, di mana Rifai Darus lebih memilih Ahmad Dolli Kurnia sebagai Ketua MPI ketimbang Taufan EN Rotorasiko.

“Padahal ini dilakukan berdasarkan hasil voting dari rapat tim formatur, namun tidak demikian halnya dengan Fahd El Fouz yang menganggap pelanggaran AD/ART yang berujung pada wacana Kongres Luar Biasa (KLB),” sebut Zulfan Efendi yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris KNPI Aceh di bawah kepemimpinan Wahyu Sahputra.

Menurut Zulfan, KLB Pemuda/KNPI dihelat di Hotel Kartika Chandra, 1 Juni 2015. Sayangnya, KLB tersebut tidak memenuhi ketentuan yang tertuang dalam AD/ART KNPI yaitu syarat sahnya dilakukan KLB diantaranya harus ada pelanggaran AD/ART Ketua Umum, diinginkan tertulis oleh setengah lebih dari jumlah OKP yang berhimpun.

“Kemudian juga atas permintaan tertulis dari lebih setengah DPD KNPI Provinsi, serta dilaksanakan oleh Ketua Umum DPP, hal ini tidak ada satupun yg terpenuhi dengan kata lain dianggap tidak sah sama sekali,” kata Zulfan.

Zulfan menjelaskan, setelah KLB, Fahd ternyata mengusulkan pendirian badan hukum untuk kelompoknya itu. Tanpa banyak kendala, Fahd berhasil membentuk organisasi baru Mirip KNPI. Namanya Perkumpulan KNPI Pemuda Indonesia, tanpa singkatan atau kepanjangan. SK bernomor AHU-0010877.AH.01.07 bertanggal 23 Oktober 2015.

“Tentu ini menjadi bahan olok-olok. Fahd kemudian membentuk badan hukum baru untuk perkumpulannya dengan nama Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia yang disingkat DPP KNPI. SK Menkumhamnya tertanggal 2 Februari 2016,” ujarnya.

Menurutnya, kalimat yang sah merupakan DPP KNPI adalah struktur, bukan nama sesuai badan hukum. Kesimpulannya, ketiga organisasi di atas adalah benar. Ketiganya sah berbadan hukum dengan nama yang semuanya berbeda tapi ada kemiripan.

“Jadi, KNPI sama sekali tidak mengalami dualisme kepengurusan seperti yang dituduhkan selama ini, pengurus terpecah lalu menelorkan dua lembaga baru yaitu Perkumpulan KNPI Pemuda Indonesia dan DPP KNPI,” pungkasnya.

Menurutnya, KNPI hanya satu. SK badan hukum hanya bisa dicabut lewat PTUN. Perubahan nama tidak pernah dilakukan.

“Sekali lagi, KNPI hanya ada satu, untuk itu kami berharap kepada Pemerintah Aceh yang dalam hal ini Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, melalui Kadispora Darmansyah untuk segera dapat mencairkan dana pelaksanaan kongres tersebut sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, agar dapat membawa keuntungan secara ekonomis bagi masyarakat Aceh secara keseluruhan,” sebutnya.

“Untuk itu sebagai bukti, kami OKP yang berhimpun di dalam wadah KNPI Aceh sebanyak 95 persen berpijak pada KNPI Aceh yang sah dibawah komando Wahyu Sahputra dan Zulfan Effendi, dan itu semua dapat dibuktikan dengan peserta OKP hasil musda terdahulu yaitu sebanyak 68 OKP dan 23 DPD KNPI Kab/Kota, jadi jelas tidak ada keraguan sedikitpun terkait dengan keabsahan ini,” tambah Zulfan.

Kode:47
Sumber:Rilis
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...