Anggota DPR Aceh HT Ibrahim ST MM meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk menunda melakukan penataan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh untuk sementara waktu. Ini disampaikan Ibrahim setelah mendengar keluhan dari masyarakat yang selama ini bergantung hidup di daerah tersebut. "Apalagi saat ini, sama-sama kita ketahui sedang Pandemi COVID-19 yang membuat ekonomi masyarakat terpuruk," kata Pria yang akrab disapa Ampon Bram, Kamis (22/10/2020).

YGHL Desak Pemkab Aceh Selatan Tertibkan Galian C Ilegal

MUHAMMAD ILHAMAktivitas galian C
A A A

ACEH SELATAN - Direktur Eksekutif Yayasan Gampong Hutan Lestari (YGHL), Sarbunis mendesak pemerintah kabupaten Aceh Selatan segera menertibkan usaha galian C ilegal di kawasan DAS Kluet, yang marak beroperasi di kawasan sungai terpanjang di Aceh Selatan itu.

Anggota LSM WALHI Aceh ini mengatakan, praktik usaha galian C di DAS Kluet tidak memiliki izin resmi , sehingga para pengusaha ini terus mengeruk sungai tanpa mengindahkan aturan-aturan yang ada dalam perizinan galian C.

"Kami melihat usaha ilegal ini sudah sangat memprihatinkan, sudah menjadi momok bagi masyarakat dikarenakan berdampak langsung bagi mereka yang tinggal di bantaran sungai Kluet," kata Sarbunis, kepada wartawan, Jum'at (28/8/2020).

Ia melanjutkan, demi kelestarian alam dan untuk meminimalisir terjadinya dampak bencana yang dapat merugikan masyarakat yang berdomisili di bantaran sungai Kluet, sudah selayaknya pemerintah dan pihak berwajib menertibkan usaha galian C dan perizinannya.

"Kita dapat pahami bahwa galian C adalah suatu kebutuhan masyarakat, namun ketika mereka tidak mengindahkan aturan-aturan dan prosedur dalam izin galian C ini yang menjadi masalah, sebab izin galian C juga memperhatikan lokasi dan dampak yang akan timbul atas usaha tersebut,"jelasnya.

Namun perlu dicermati kelestarian alam, dampak dan lainnya, hal ini baru dapat dicapai jika pengusaha galian c memiliki izin usahanya, jika tidak ini sangat berbahaya.

"Dampak dari usaha galian C yang sembarangan tentu saja akan merugikan daerah, disamping tidak adanya PAD yang masuk, sebab dampak bencana akan ditanggung pemerintah atas ekploitasi alam yang berlebiha itu,"tuturnya.

Dalam kesempatan itu juga, Anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) wilayah Baro Kluet ini menyatakan, dampak langsung dari operasi galian C di Kluet Utara yang sudah timbul diantaranya adalah adanya abrasi di pemukiman warga gampong Kedai Padang yang menggerus lahan dan lima rumah warga, abrasi lahan sawit milik warga Puloe Kambing dan terhentinya produksi PDAM Tirta Naga IKK Kluet Utara sejak Desember lalu.

Sebelumnya, Instalasi Kota Kecamatan (IKK) Kluet Utara Kota Fajar hingga saat ini dilaporkan sudah tidak aktif lagi, hal ini setelah pompa benam (submersible) mengalami kerusakan. Kerusakan pompa itu dipicu akibat adanya galian C diwilayah tersebut.

"Rusak akibat menyedot lumpur dan limbah, sehingga pompa tidak bisa dioperasinalkan sehingga tidak bisa mendistribusikan air ke pelangggan,"kata Direktur PDAM Tirta Naga Cut Maisarah beberapa waktu lalu.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...