Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan Yenni Rosnizar SKM, merasa kecewa dengan kondisi pelayanan di RSUD dr Yulidin Away (RSUD YA) Tapaktuan, menyusul meninggalnya seorang warga yang berprofesi sebagai perawat saat menjalani Operasi melahirkan di RSUDYA, (7/8/2020). “Mungkin karena keterbatasan tenaga medis sehingga penanganan terhadap pasien menjadi tidak efektif, apalagi banyak tenaga medis yang diisolasi akibat Covid-19", Kata Yenni Rosnizar SKM

UMKM Tidak Hanya Terkendala Modal dan Pasar, Tapi Juga Covid-19

Mantan Ketua Kadin Aceh Besar Ir Faisal Oesman
A A A

BANDA ACEH - Mantan ketua Kadin Aceh Besar, Ir Faisal Oesman mengatakan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sejak awal tahun 2020 di berbagai daerah sempat terpuruk karena pembatasan aktivitas akibat pandemi Covid-19.

Berdasarkan data dari UKM Center Unsyiah, jumlah UMKM di Aceh Besar
berkisar 1400, sedangkan di Aceh sekitar 122 ribu UMKM.

"Nah, kita berharap usaha kecil dan menengah di Aceh Besar bisa bergeliat kembali. Kita juga berharap pelaku usaha harus optimis Covid-19 bisa dilalui dan masa depan usaha akan kembali bangkit," kata Ir Faisal Oesman.

Ungkapan tersebut disampaikan Faisal Oesman saat dikonfirmasi acehimage.com terkait kemajuan dan perkembangan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Aceh Besar yang tengah menghapi berbagai kendala.

"UMKM Aceh Besar dihadang masalah, tidak hanya saat ini tapi jauh sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia," ungkap Faisal yang juga mantan ketua DPD ll Partai Golkar Aceh Besar periode 2012-2015 ini.

Selain itu, kendala usaha di Aceh Besar juga bukan hanya terjadi karena permodalan, tapi meliputi cara pemasaran, persoalan bahan baku, persoalan Sumber daya manusia (SDM) dengan keterampilan terbatas, dan sulit membuat kemasan.

"Jadi kalau kita lihat, permodalan memang masih menduduki (kendala) cukup tinggi, namun tidak semuanya kendala karena persoalan permodalan. Namun
masih banyak persoalan lain termasuk soal perizinan dan sebagainya," kata Faisal, Sabtu (18/7/2020).

Sementara di masa pandemi Covid-19, UMKM makin terkendala seperti penjualan karena aktifitas masyarakat terganggu. Bahan baku yang biasanya lancar dari sisi suplai menjadi terhambat.

Distribusi barang pun menjadi lebih mahal karena perlu penyesuaian dan mematuhi protokol Covid-19 sehingga terjadi inefisiensi.

Akibatnya produksi menurun, penghasilan terkendala, dan bermasalah dari sisi arus kas (likuiditas).

"Artinya likuiditas ini implikasi konsekuensi dari adanya problem Covid-19. Jadi persoalan utamanya itu bukan semata-mata persoalan gangguan likuiditas. Tapi yang terganggu ekonomi masyarakat," paparnya.

Fokus utama memetakan solusi

Untuk itu, Faisal meminta pemerintah membuat kebijakan yang mengacu pada fokus utamanya.

Fokus utama bakal memetakan solusi yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi, dalam hal ini pandemi Covid-19.

Sebenarnya hal itu kata Faisal sangat sederhana sekali, tetapi ini sangat penting ketika nanti dibuat respon-respon kebijakan.

"Jadi fokus untuk memetakan apa yang mereka respon dan apa yang direspon sudah sesuai atau belum," pungkas Faisal.

Dia berharap pelaku usaha harus optimistis badai Covid-19 bisa dilalui dan masa depan usaha akan kembali cerah.

Selain itu juga perlu memetakan jenis-jenis usaha UMKM yang terdampak Covid-19 dan jenis UMKM yang beruntung karena covid-19.

Begitu juga dengan fokus prioritas program Kegiatan untuk penanganan kendala UMKM menghadapi covid-19 harus berdasarkan hasil kajian akar Masalah dan isu strategis terhadap Kebijakan daerah guna tepat sasaran dan tujuan yang ingin dicapai.

"Identifikasi Masalah sampai ke akar akarnya terkait jenis usaha dan sentra produksinya, permodalan, kelayakan cost produksi hingga strategi pemasaran. Hindari pemakaian modal hibah APBD. Karena tidak mendidik dan hanya jadi ajang bancakan pejabat politik," pungkasnya.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...