Bantuan Jaring ikan bersumber APBK tahun anggaran 2020 senilai Rp 1,4 Miliar yang diserahkan untuk kelompok nelayan kakap putih Kecamatan Seuneddon Kabupaten Aceh Utara diduga bermasalah. Mencuatnya aroma bermasalah bantuan jaring ikan untuk para nelayan tersebut, berdasarkan informasi yang diterima media ini dari kalangan masyarakat. “Bantuan jaring ini sudah diserahkan kepada nelayan sebanyak 144 orang dari jumlah usulan 166 orang, karena dipangkas anggaran faktor pandemi, maka yang mendapat bantuan 144 orang. Berupa bantuan lima lembar jaring, 30 kg timah pemberat dan pelampung jaring,” jelasnya Kamis (21/01/2021).

Lewat Papan Bunga

Ucapan Terima Kasih Pembubaran FPI Terpajang di Simpang Lima

AK JAILANIPapan bunga terpajang di Simpang Lima Kota Banda Aceh
A A A

BANDA ACEH - Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah membubarkan dan melarang semua kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Namun setelah itu dilakukan oleh Pemerintah, terdapat beberapa papan bunga berisi ucapan terima kasih atas pembubaran FPI terpajang di Simpang Lima Kota Banda Aceh, Jumat (1/1/2021).

"Kami mendukung pembubaran FPI," dibawahnya tertulis dari kelompok Pemuda Islam Aceh.

BACA JUGA:Panglima Laskar Turunkan Bendera di Markas FPI Bener Meriah

Lain halnya yang ditulis dari Pemuda Aceh Nusantara. Pada papan bunga tersebut tertulis mengucapkan terima kasih atas ketegasan Kemenkopolhulkam, kapolri, Panglima TNI, kemenkoinfo, BNPT, Kejaksaan Agung untuk membubarkan FPI.

Papan bunga terpajang di Simpang Lima Kota Banda Aceh

Begitu juga dengan ucapan terima kasih pada papan bungan lainnya. Dimana dari ucapan tersebut mareka berterima kasih kepada Pemerintah yang telah membuabrkan FPI.

Hingga saat ini, acehimage.com belum memperoleh informasi lebih lanjut terkait pemasangan papan bunga tersebut, begitu juga dengan ketua lembaga dan kelompok tersebut guna melakukan konfirmasi.

Namun diketahui, pemerintah telah membubarkan dan menetapkan FPI sebagai organisasi terlarang. Pembubaran FPI tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani enam menteri dan pimpinan lembaga.

SKB itu ditandatangani Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...