Innalilahi wainnailaihi rojiun, Dimas Muhammad Andrean balita yang berusia 2 tahun ditemukan meninggal tenggelam dalam kolam di depan Cafe Pondok Indah, Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Selasa (19/1/2021). Kapolres Bener Meriah, AKBP Siswoyo Adi Wijaya SIK melalui Kasubbag Humas Iptu Jufrizal SH menyebutkan, Dimas Muhammad Andrean pertama sekali ditemukan di dalam kolam oleh Kamarudin karyawan cafe Pondok Indah tersebut.

Uang COVID-19 “Berbaju Dana Hibah” Dinikmati OKP

AK JAILANIDr.Taufiq Abdul Rahim, SE., M.Si
A A A

BANDA ACEH -Beredarnya Keputusan Gubernur Aceh, nomor: 426/1675/2020 tentang Pembagian Dana Hibah Covid-19 Kepada 100 Organisasi Pemuda dan Mahasiswa dan lainnya.

Akademisi Universitas Muhammadiyah (Unmuha) Dr Taufiq A Rahim SE MSi pada acara peHTem program acehimage. com, Kamis (14/1/2021) mengatakan dana hibah tersebut dibagi rata Rp100 juta heboh dan menjadi perhatian publik atau masyarakat luas.

Dengan dasar Keputusan Gubernur Aceh nomor 426/1675/2020 yang ditandatangani oleh Nova Iriansyah pada tanggal 22 Desember 2020, uang itupun lancar mengalir ke 100 organisasi pemuda, ormas dan kelompok mahasiswa.

Dengan point konsideran SK yang dibuat dengan demikian bagus, uang yang "dibungkus Dana Hibah" pun berpindah ke kantong sejumlah OKP, Ormas dan mahasiswa.

Dana tersebut jelas cair menjelang akhir tahun anggaran 2020 dan sangat strategis dan tentu saja diperlu pertanggung jawaban yang baik.

"Nah, ternyata ini salah satu strategi secara instant dan cara mudah diakhir tahun menghabiskan dana refocusing Rp 2,7 triliun dari APBA 2020," ungkap Taufiq.

Namun yang perlu dipertanyakan apakah penggunaan dana hibah ini efektivitas secara luas oleh masyarakat Aceh dari Pemerintah Aceh yang ia nilai pintar menghabiskan dana.

Sehingga kelompok ini dianggap masyarakat atau kelompok masyarakat yang sangat berdampak dan rentan kondisi kehidupannya, maka mareka perlu mendapatkan Rp100 juta per kelompok.

Selanjutnya kata Taufiq, program menggelontorkan dana hibah akhir tahun hampir Rp10 milyar ini bukanlah dana dengan angka yang kecil untuk dibagi-bagikan. Karena itu diperlukan pengawasan atau audit keuangan yang jelas, rinci serta jeli.

Karena ini menyangkut dana refocusing Covid-19 yang berasal dari APBA 2020, jadi sejak awal sudah sangat dikhawatirkan akan dimanipulasi, dikorupsi dengan cara-cara yang sangat canggih dan permainannya juga halus.

Dengan demikian maka harus ada pengawasan secara ketat dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), terhadap anggaran belanja publik.

"Atau jangan-jangan DPRA ikut diam dan tidak mau tahu" ketus Taufiq A Rahim.

Lambong-lambong kupiah dan tak pernah didengar nama selama ini

Menurutnya, DPRA enggan mengawasi karena ada juga "underbow" partai politik yang ikut menikmati "siraman" dana Covid-19 yang masing-masing Rp 100 juta. Selain itu ada organisasi yang tidak pernah terdengar namanya selama ini tapi ikut mendapat "hadiah" dari pemerintah yang seharusnya diberikan untuk masyarakat terdapak pandemi covid-19.

Jadi ini bagaikan kerja "lambong- lambong kupiah" akhir tahun, dan juga awal tahun 2021.

Yang jelas, jika salah digunakan pembagian dana hibah Covid-19, seperti ada unsur korupsinya, maka sebagaimana peringatan Presiden RI dan Kepala Kepolisian RI (Kapolri), akan diberikan sanksi "hukuman mati".

Makanya rakyat hanya menunggu realisasinya saja ataupun hanya "gertak", demikian juga DPRA yang selama ini cukup getol mempertanyakan tentang penggunaan dana refocusing Covid-19.

"Jadi kita juga semua mempertanyakan, apakah benar ada pengawasan/kontrol dari dewan sebagai salah satu fungsi legislatif yang mesti dijalankan," katanya.

Mungkin juga ada konspirasi ekonomi- politik katanya, sehingga DPRA menjadi mandul terhadap fungsi-fungsinya terutama bagi tindakan pengawasan terhadap penggunaan dana belanja publik yaitu dana refocusing Covid-19 dari APBA 2020.

"Hari ini rakyat ingin adanya bukti bahwa ada pengawasan efektif dari anggota dewan yang terhormat.

Selanjutnya Taufiq mengatakan, atau bisa jadi rakyat terus dibohongi, sementara kelompok tertentu dengan berbagai cara yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh, terus menikmati kucuran dana.

Bahkan ia memprediksi kuncuran dana ini agar kursi kekuasaan politik elit tetap aman dan nyaman, jika perlu bisa berlanjut untuk periode yang akan datang jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2022 terlaksana.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...