Aliansi Mahasiswa Aceh (AMA) kembali medesak Plt Gubernur untuk mempublikasikan penggunaan anggaran hasil refocusing maupun BTT dalam APBA 2020. AMA mengaku tidak berhenti menyuarakan hal tersebut sebelum tuntuntan mareka terpenuhi. Aliansi Mahasiswa Aceh memandang ada hal urgensi saat ini yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah Aceh selama masa Pandemi COVID -19, seperti sektor kesehatan, pendidikan maupun sektor ekonomi.

Touring Moge Tak Ada Kaitan dengan Rasa Keadilan Korban Konflik

FOR ACEHIMAGE.COMAlumni Institut Perdamaian Mindanao, Filipina Andi Firdhaus Lancok
A A A

BANDA ACEH - Alumni Institut Perdamaian Mindanao, Filipina Andi Firdhaus Lancok mengkritisi Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang akan melakukan touring motor gede (Moge) untuk menyambut Hari Damai Aceh.

Rencana itu diketahui sehubungan dengan surat pemberitahuan Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Nomor 028/290/2020 tanggal 5 Juni 2020 terkait peringatan Hari Damai Aceh yang ke-15.

Berdasarkan surat tersebut, salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan adalah "Tour Hari Damai Aceh", bekerjasama dengan Ikatan Motor Besar Indonesia (IMBI) yang dijadwalkan mulai 12 s/d 14 Agustus 2020.

Bahkan, tour dengan dalih damai untuk meningkatkan investasi tersebut menghabiskan anggaran senilai Rp305 juta yang berasal dari refocusing anggaran BRA.

"Perlu kami ingatkan kembali bahwa BRA merupakan sebuah lembaga yang lahir untuk menindaklanjuti penanganan proses reintegrasi terhadap mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), narapidana politik dan masyarakat korban konflik," kata Andi dalam siaran pers kepada acehimage.com, Rabu (12/8/2020).

Ia juga menyampaikan bahwa Lembaga BRA ini lahir berdasarkan Instruksi Presiden nomor 15 tahun 2015 tentang nota kesepahaman yang tertuang dalam MoU Helsinki, serta Qanun Aceh nomor 6 tahun 2015 yang menjadi landasan hukumnya.

Oleh sebab itu, kata dia jika merujuk pada amanah yang tertuang dalam Inpres dan Qanun tersebut, dia memandang keberadaan lembaga BRA belum signifikan membangun kepercayaan publik sebagai lembaga yang mampu membawa kesejahteraan dan pemulihan ekonomi bagi masyarakat korban konflik dan mantan kombatan GAM.

BRA Terkesan Tak Miliki Konsep

Menurut Alumni Institut Perdamaian Mindanao, Filipina Ini, BRA masih terkesan sebagai lembaga yang tidak memiliki konsep dan arah dalam menangani korban konflik dan mantan GAM, sehingga hanya berkutat pada ketergatungan anggaran APBA.

Bahkan lembaga BRA belum mampu menjalin komunikasi yang sinergi dengan instansi lain dalam menangani berbagai program kerja, sehingga masih terlihat kental sebagai eksekutor anggaran.

"Lembaga BRA tidak menampakkan kinerja yang signifikan sebagai lembaga yang mampu menjawab persoalan sosial, ekonomi, penegakan hukum dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat korban konflik dan mantan GAM," cetus Andi yang juga mengaku sebagai korban konflik.

Dengan begitu, Putra Pidie ini menilai kegiatan touring moge merupakan program yang sama sekali tidak ada relevansinya dengan semangat pemenuhan rasa keadilan bagi korban konflik Aceh.

Dimana dana refocusing yang seharusnya digunakan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, dianggarkan untuk kepentingan yang tidak masuk akal di saat grafik pasien positif Covid-19 semakin meningkat.

Seharusnya BRA dibentuk dengan semangat untuk penguatan perdamaian, sehingga jika ada penjarahan uang APBA yang kerap terjadi, maka keberadaan Lembaga BRA perlu dievaluasi kembali wewenang dan hakikatnya.

"Untuk tidak melukai mental, hati dan semangat masyarakat serta korban konflik, agar dengan segera kegiatan tersebut dibatalkan. Mengutuk tindakan pemerintah Aceh yang menitip anggaran di BRA, seperti disampaikan Ketua BRA Pusat Tgk Fakhrurazi, bahwa BRA tidak pernah mengusulkan program itu sebelumnya, dan kegiatan itu muncul setelah terjadi refocusing anggaran," saran Andi Lancok.

Ia turut mengecam tindakan penjarahan uang rakyat demi menyeluarkan hobi dan kepuasan sekelompok orang yang mengatasnamakan damai di tengah pandemi saat ini.

Terakhir dirinya meminta Dewan Pengarah; Wali Nanggroe, Ketua DPRA, Pangdam, Kapolda dan Kajati dapat bersikap dengan tegas demi rakyat Aceh dan semangat keadilan bagi para korban.

"Serta meminta lembaga tersebut dievaluasi sekaligus diaudit," demikian Andi Firdhaus.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...