Pakar Hukum,

Tindakan Mutasi Abu Doto Langgar Dua Peraturan

FOTO | ISTIMEWAPakar hukum dari Universitas Syiah Kuala | Mawardi Ismail
A A A

BANDA ACEH - Pakar hukum dari Universitas Syiah Kuala, Mawardi Ismail, mengatakan tindakan mutasi jabatan 33 pejabat eselon II yang dilakukan gubernur Aceh, Zaini Abdullah, diakhir masa jabatan melanggar beberapa peraturan.

Menurutnya, mutasi yang dilakukan Zaini Abdullah melanggar dua peraturan, yakni UU Aparutur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 dari sisi kepegawaian dan juga melanggar pasal 71 ayat 2 di UU Pilkada nomor 10 tahun 2016.

Mawardi Ismail mengatakan, dalam UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 dijelaskan pengangkatan dan pengisian jabatan itu dilakukan melalui mekanisme seleksi dan tata caranya itu diatur dengan pemerintah. Sementara dalam dalam UU Pilkada 71 ayat 2 ada larangan kepala daerah melakukan mutasi selama enam bulan akhir masa jabatan.

"Dalam hal ini gubernur melanggar Undang-undang ASN dan UU Pilkada yang juga berlaku untuk Aceh," kata Mawardi Ismail saat dihubungi mediaaceh.co, Rabu 15 Maret 2016.

Mawardi Ismail juga mengatakan, berlakunya pasal 71 ayat 2 UU No 10 tahun 2016 di Aceh karena tidak diatur tersendiri dalam UUPA. menurutnya, dalam Bab Pilkada UUPA tidak ada mengatur gubernur membolehkan melakukan mutasi di akhir masa jabatan.

"Di UUPA dalam bab Pilkada tidak ada, karena tidak ada ketentuan itu (Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 -red) berlaku. karena berlaku gubernur melanggar UU itu sendiri," katanya.

Kode:47
Sumber:mediaaceh.co
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...