Ini Surat KPK untuk DPR,

Terkait Rekomendasi Pansus Angket

FOTO | ANTARASidang paripurna DPR
A A A

JAKARTA - Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Agun Ginandjar membacakan surat yang dikirimkan KPK merespons rekomendasi yang diberikan oleh Pansus Angket KPK. Surat tersebut dibacakan dalam rapat paripurna DPR soal Panitia Angket DPR tentang pelaksanaan tugas dan wewenang KPK di Gedung DPR, Rabu (14/2).

Sebelumnya Pansus Angket KPK sudah memberikan laporan dan rekomendasi kepada KPK tanggal 8 Februari 2018 serta direspons dengan surat yang dikirimkan KPK pada tanggal 13 Februari 2018.

"Dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang terbuka, baik, dan partisipatif, mohon izin melalui sidang pimpinan kami akan bacakan surat dari KPK atas laporan tersebut sebagai berikut," katanya.

Dalam surat itu Agun mengatakan, KPK menghormati laporan dan rekomendasi Pansus Angket KPK meskipun KPK tidak sepenuhnya sependapat dengan laporan pansus tersebut. "Kami tidak semua bacakan. Namun pada prinsipnya KPK beri respon seperti yang kami bacakan," pungkasnya.

Berikut isi surat tersebut:

Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B-854/HK.01/01-55/02/2018.

Hal: Penjelasan terkait pelaksaan tugas dan kewenangan KPK

Kepada Yth,
Saudara Ketua DPR RI

Menyikapi surat Saudara Nomor PW/02899/DPRRI/II/2019 8 Februari 2018, KPK menghormati DPR sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi pengawasan. KPK juga hormati putusan MK Nomor 40/PUU-XV- sebagai keputusan final dan mengikat bagi semua pihak.

Pada prinsipnya KPK juga menghormati laporan dan rekomendasi Pansus Angket KPK meskipun KPK tidak sepenuhnya sependapat dengan laporan pansus tersebut. Ke depan, KPK juga akan melaksanakan rekomendasi yang relevan untuk diimpelementasikan untuk penguatan lembaga dan mendorong upaya pemberantasan korupsi.

Meskipun demikian, perlu kami sampaikan bahwa KPK tidak sepenuhnya setuju terhadap laporan yang disampaikan Pansus Angket KPK. Walaupun kami sependapat dengan beberapa rekomendasi Pansus dan ke depan kami akan melaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik sebagaimana diatur ketentuan pasal 20 ayat 1 dan seterusnya.

Kode:47
Sumber:beritasatu.com
Rubrik:Nasional

Komentar

Loading...