DPR Aceh

Terima Surat Penetapan Wali Nanggroe

ISTIMEWA.
A A A

ACEH - Pimpinan Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe yang terdiri dari Majelis Tuha Peut, Tuha Lapan dan Majelis Fatwa (Mufti) kembali menetapkan Tgk Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe Aceh periode 2018-2023.

Surat penetapan tersebut sudah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sejak beberapa hari lalu untuk ditelaah lebih lanjut.

"Kaleuh kamoe jok (sudah kami berikan) surat penetapan ke DPRA," kata Wakil Tuha Peut Lembaga Wali Nanggroe Aceh, Waled Marhaban saat jumpa pers di Meuligoe Wali Nanggroe, Rabu (12/12).

Waled Marhaban menyampaikan, penetapan tersebut diserahkan ke DPRA guna untuk dilakukan penelitian serta ditelaah lebih jauh sesuai dengan peraturan yang berlaku, jika nantinya telah disetujui maka segera dikukuhkan.

"Telah kami rekomendasikan kepada DPRA untuk diteliti dan ditelaah sesuai ketentuan yang berlaku, dan jika disetujui agar dikukuhkan sebagaimana mestinya," ujarnya.

Untuk diketahui, hari ini DPRA akan melaksanakan rapat Badan Musyawarah (Banmus) dengan agenda penjadwalan rapat paripurna istimewa DPRA Tahun 2018 dalam rangka Pengukuhan Wali Nanggroe.

Diberitakan sebelumnya, Penetapan kembali Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe Aceh 2018-2023 ini berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat pimpinan majelis tinggi yang dilaksanakan di Meuligoe Wali Nanggroe pada Jum'at (7/12) malam.

Wakil Ketua Tuha Peut, Waled Marhaban mengatakan penetapan tersebut sudah dilaksanakan dan telah memenuhi kuorum, dihadiri oleh unsur Tuha Peut sebanyak 6 orang dari 7 keanggotaan, kemudian 27 orang dari 40 anggota Tuha Lapan, serta 15 orang dari 23 anggota Majelis Fatwa (Mufti).

"Menurut kami telah memenuhi kuorum untuk melakukan musyawarah dan mufakat tentang Wali Nanggroe periode berikutnya, dengan ini menetapkan Wali Nanggroe Aceh periode 2018-2023 yaitu Tgk Malik Mahmud Al-Haytar," kata Waled Marhaban saat konferensi pers di Meuligoe Wali Nanggroe, Rabu (12/12).

ADV

Kode:Advertorial
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...