Aliansi Mahasiswa Aceh (AMA) kembali medesak Plt Gubernur untuk mempublikasikan penggunaan anggaran hasil refocusing maupun BTT dalam APBA 2020. AMA mengaku tidak berhenti menyuarakan hal tersebut sebelum tuntuntan mareka terpenuhi. Aliansi Mahasiswa Aceh memandang ada hal urgensi saat ini yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah Aceh selama masa Pandemi COVID -19, seperti sektor kesehatan, pendidikan maupun sektor ekonomi.

Aliansi masyarakat Bener Meriah Tuntut Realisasi

Tata Kelola Pemerintah Bener Meriah tidak Efektif

SAMSUDDINliansi masyarakat Bener Meriah kembali mendesak pihak eksekutif dan legislatif menindaklanjuti tuntutan yang mereka layangkan pada 17 Agustus 2020
A A A

BENER MERIAH – Dua puluhan perwakilan Aliansi masyarakat Bener Meriah kembali mendesak pihak eksekutif dan legislatif menindaklanjuti tuntutan yang mereka layangkan pada 17 Agustus 2020 lewat aksi di depan pintu gerbang Kantor DPRK setempat.

“Menindak lanjuti terhadap tujuh poin tuntutan kami dari Aliansi masyarakat Bener Meriah, dalam hal ini kami ingin adanya penegasan dari Pemerintah Kabupaten Bener Meriah tentang realisasi tuntutan yang kami layangkan dalam nota kesepahaman yang di tandatanggani oleh Bupati dan Ketua DPRK," kata Koordinator Aliansi Masyarakat Bener Meriah, Putra Arita di ruang sidang DPRK Bener Meriah dalam agenda audensi bersama pihak eksekutif yang difasilitasi legislatif, Senin (31/8/2020).

Putra Arita kepada Seketaris daerah (Sekda) Bener Meriah yang mewakili Bupati Bener Meriah menghadiri audensi bersama Aliansi masyarakat Bener Meriah mengatakan, secara gamlang tadi telah mendengar apa yang disampaikan Sekda menyikapi tuntutan kami.

"Namun yang kami pertanyakan sejauh tata kelola pemerintah yang sudah direspon Pemerintah atas tuntutan kami tersebut,"tegas Putra kepada Sekda.

Menurut Putra Arita, tata kelola pemerintah Bener Meriah saat ini tidak efektif, pihaknya menilai ada di beberapa Dinas yang mungkin tidak kopeten di bidangnya namun ditempatkan di Dinas tersebut. Ia mencontohkan Kalaksa BPBD.

"Pada poin ketujuh tuntutan kami, memberikan kompensasi selakyaknya kepada korban kebakaran akibat kelalaian Damkar, nah justru itu dalam kesempatan ini kami kembali meminta penegasan pemerintah tentang apa saja yang sudah diberikan kepada korban,"tanya Koordinator Aliansi masyarakat Bener Meriah.

"Selain itu, tadi Sekda juga menyingung tentang tuntutan kami pada poin dua yaitu meminta penegak hukum mengusut tuntas indikasi korupsi di tubuh BPBD, dalam hal ini juga kami tetap meminta penegasan sejauh mana sudah penangannya,"tegas Putra Arita.

Sedangkan Sadra Munawar, ia menyampaikan terkait beberapa Damkar yang sudah diperbaiki telah mengetahuinya dari beberapa pemberitaan baik melalui media cetak, maupun online dan itu sehinggga mengapresiasi pihak pemerintah.

"Menyakut dengan tuntutan kami terkait pengusutan indikasi korupsi di tubuh BPBD, kami itu butuh bukti sejauh mana sudah kinerja penegak hukum, bukan hanya sekedar asal ngomong tapi kami butuh bukti tang kongkrit,"tegas Sadra.

Hal lainnya, lanjut Sadra, yang disampaiakan empat unit damkar sudah diperbaiki, sementara yang diketahui Kabupaten Bener Meriah memiliki 7 unit damkar jadi tiga unit lagi kemana?

Dalam kesempatan itu, Sadra juga menyingung fungsi dari anggota DPRK, dimana anggota DPRK itu punya tri fungsi, yakni Controlling (pengawasan) budgeting (pengangaran) dan legislasi, untuk itu dia mempertanyakan fungsi anggota DPRK, sebab beberapa hari yang lalu pansus yang dilaksanakan gagal

"Hal itu kami nilai sangat konyol,"tutur Sadra Munawar.

Senada dengan Sadra Munawar, perwakilan Aliansi masyarakat Bener Meriah lainya, Muklis AB juga menilai pengawasan pihak legislatif terhadap kinerja eksekutif itu lemah sehingga hal ini terjadi. Untuk itu kami meminta kepada DPRK khususnya Komisi A untuk meningkatkan pengawasan terhadap instasi Pemrintah Bener Meriah.

Disisi lain, dirinya juga mengapresiasi terhadap tindak lanjut tuntutan yang telah diindahkan salah satunya sebagi bukti hari ini sebanyak 4 unit damkar dihadirkan ke Pemda.

Muklis juga menyingung, masalah bantuan kepada korban kebakaran, dia mengaku baru saja mendapat informasi bahwa korban kebakaran akan di bantu Baitul Mal Bener Meriah senilai Rp30 juta perumah.

"Yang saya khawatirkan ketika korban kebakaran itu di bantu dari anggran baitul mal jangan-jangan ketika masyarakat Bener Meriah yang berhak mendapatkan pemberian melaui zakat masyarakat Bener Meriah ini tidak tersampaikan akibat terkurasnya anggaran terhadap korban kebakaran. Untuk itu pemerintah perlu meninjau kembali dan mempertimbangkan hal itu supaya nanti saat memberikan kebijakan ini tidak menimbulkan masalah dikemudian hari,"pinta Muklis AB.

Bebarapa perwakilan Aliansi masyarakat Bener Meriah, seperti Heri, Iklas, Ardiata juga meminta pemerintah lebih bijak dalam melakukan refocusing anggaran, sebab untuk hal-hal yang sifatnya emergency tidak boleh di potong.

“Seharusnya untuk hal-hal emergency itu tidak dipotong kalau bisa ditambah anggranya, dan saya sangat paham dengan mekanisme keuangan,"tegas Heri yang mengaku pernah bekerja di bidang angran di Bandara.

Sementara itu, mewakili pemerintah daerah Bener Meriah Sekda Bener Meriah, Drs Haili Yoga M Si menyampaikan, sangat menerima keritikan yang sipatnya membangun untuk itu membuka ruang berdiskusi kepada siapapun kalau itu sfatnya untuk membangun daerah ini.

Terkait dengan tuntutan yang telah disampaikan oleh Aliansi masyarakat Bener Meriah, menurut Haili Yoga, pihaknya akan mengevaluasi tata kelola pemerintahan, dan menyangkut kalaksa BPBD telah non aktifkan .

"Dan kami juga telah berkoordinasi dengan KASN. Selanjutnya, mengenai desakan mengustut indikasi korupsi di BPBD, sejauh ini sudah di tanggani oleh pihak Kepolisian dan semua PPTK yang sejak dari tahun 2017 sudah dipanggil pihak kepolisian,"papar Haili Yoga.

Haili Yoga menambahkan, semua tuntutan yang dilayakan kepada pemerintah sejauh ini sedang berproses .

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRK Bener Meriah dihadapan Aliansi masyarakat Bener Meriah menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan Bener Meriah.

“Kami menilai tata kelola pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah eror, sebab kami menemukan adanya penempatan pejabat yang tidak sesuai pangkat dan disiplin ilmu,"tegas Abubakar Ketua Komis A.

Audensi tersebut berlangsung di ruang sidang DPRK Bener Meriah yang dipimpin oleh Wakil I DPRK Bener Meriah Tgk Husnul Ilmi didampingi Wakil II DPRK Bener Meriah Anwar, Ketua Komisi A DPRK Bener Meriah Abubakar, dan sejumlah anggota DPRK lainya diantaranya, Andi Sastra, Syafri Kharuddin, Salwani, Baitul Hakim, Suhaini, Herman Ramli, Junaidi, Yuzmuha dan Sofyan.

Sementara dari eksukutif selain dihadiri oleh Sekda Drs Haili Yoga juga turut dihadiri Asiten I Drs Mukli, Adisten II Abdul Muis yang juga Plt Kalaksa BPBD Bener Meriah, Asisten II Drs Suarman MM, dan puluhan personil Damkar Bener Meriah.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...