Kejaksaan Agung,

Tangani SPDP Pimpinan KPK

FOTO | ANTARAJaksa Agung Prasetyo
A A A

Yang pasti jaminan kejaksaan, kita tangani secara objektif dan proporsional. Yang salah ya salah, yang tidak salah ya tidak salah,

M Prasetyo Jaksa Agung

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) berjanji akan bertindak secara objektif dan proporsional dalam menangani kasus dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Saut Situmorang.

Sebelumnya, Kejagung telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dua pimpinan KPK. SPDP yang diterima bernomor B/263/ XI/ 2017/ Dit Tipidum tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan yang disampaikan Sandy Kurniawan ke Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri.

"Yang pasti jaminan kejaksaan, kita tangani secara objektif dan proporsional. Yang salah ya salah, yang tidak salah ya tidak salah," kata Jaksa Agung M Prasetyo, di Kantor Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (10/11).

Dikatakan Prasetyo, jika penyidik Bareskrim Mabes Polri telah menerbitkan SPDP, tentunya sudah mengantongi alat bukti yang cukup atas terlapor.

"Tentunya sudah ada SPDP, asumsinya sudah punya bukti hukum. Kita tunggu saja seperti apa. Kalau betul jadi kasus, ini barang sangat penting dan menarik bagi masyarakat," ucap Prasetyo.

Ditegaskan Jaksa Agung, pihaknya tidak membeda-bedakan penanganan satu kasus dengan kasus lainnya. Semua akan ditangani secara serius. Namun, karena kasus dua pimpinan KPK menjadi sorotan masyarakat, pihaknya juga akan memberikan atensi lebih terhadap kasus tersebut.

"Tentunya tidak kita bedakan dengan yang lain. Semua kasus kita tangani dengan sama. Tetapi karena ini kasus penting, tentunya kita lebih berikan atensi lagi supaya tidak salah," ucapnya.

Dalam prosedurnya, setelah menerima SPDP, Kejagung akan langsung mengeluarkan surat P16A yang berisi nama jaksa peneliti untuk menangani kasus tersebut. Hasilnya kemudian akan disampaikan kembali kepada pihak kepolisian.

Selain SPDP, Polri juga telah menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/1728/XI/ 2017/Dit Tipidum tanggal 7 November 2017.

Saut dan Agus dilaporkan karena dianggap melanggar Pasal 263 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 421 KUHP terkait tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan menggunakan surat palsu atau penyalahgunaan wewenang.

Tentunya sudah ada SPDP, asumsinya sudah punya bukti hukum. Kita tunggu saja seperti apa. Kalau betul jadi kasus, ini barang sangat penting dan menarik bagi masyarakat,
Kode:47
Sumber:beritasatu.com
Rubrik:Nasional

Komentar

Loading...