Munaslub Golkar

Tak Terkait Praperadilan Novanto

FOTO | ANTARATahanan KPK Setya Novanto meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR di Jakarta, 30 November 2017.
A A A
Tidak ada kaitan musyawarah ini (Munaslub) dengan proses hukum Pak Novanto. Munaslub ini adalah kebutuhan organisasi, kebutuhan politik partai Golkar yang tidak memiliki relevansi dengan proses hukum yang dijalani (Novanto),

JAKARTA - Sebanyak 31 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar, sejumlah petinggi partai, dan Dewan Pembina Golkar diklaim telah setuju menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sebagai skema penyelamatan citra sekaligus elektabilitas partai pascaterjeratnya Ketua Umum Golkar Setya Novanto dalam kasus korupsi.

Koordinator Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Munaslub paling lambat digelar pekan kedua Desember 2017.

Padahal, sebagaimana diketahui, Ketua Umum Golkar nonaktif Setya Novanto meminta agar proses apa pun yang dilakukan partai, menunggu putusan praperadilan yang tengah diajukannya.

Menanggapi segera digelarnya munaslub dan permintaan Novanto, Ketua DPD I Golkar Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengatakan bahwa dua hal itu berbeda. Menurutnya, munaslub adalah kebutuhan organisasi yang tidak memiliki kaitan dengan proses hukum yang tengah dihadapi Novanto.

"Tidak ada kaitan musyawarah ini (Munaslub) dengan proses hukum Pak Novanto. Munaslub ini adalah kebutuhan organisasi, kebutuhan politik partai Golkar yang tidak memiliki relevansi dengan proses hukum yang dijalani (Novanto)," kata Dedi yang ditemui usai menghadap Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), Kamis (30/11).

Hal senada dikatakan politikus Golkar Yorrys Raweyai. Menurutnya, masalah hukum Novanto adalah persoalan pribadi. Oleh karena itu, jangan dibawa menjadi persoalan partai.

"Ini kan masalah pribadi bukan masalah kelembagaan. Masyarakat sekarang sudah marah terhadap masalah Golkar ini kan. Masalah Setya Novanto yang memberikan imbas kepada Golkar, ini yang tidak boleh sampai terjadi," tegas Yorrys.

Untuk diketahui, sidang gugatan praperadilan Novanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus ditunda hingga minggu depan, 7 Desember 2017 lantaran pihak termohon belum siap.

Penundaah tersebut diputuskan hakim tunggal Kusno, setelah membacakan surat permohonan penundaan sidang dari KPK. Dalam suratnya, KPK meminta penundaan sidang selama minimal tiga pekan untuk menyiapkan bukti surat dan administrasi termasuk berkoordinasi dengan pihak terkait.

"Kita tunda sidang tanggal 7 Desember, Kamis pukul 09.00 WIB," kata Hakim Kusno menunda sidang di Pengadilan Negeri Jaksel, Kamis (30/11).

Ini kan masalah pribadi bukan masalah kelembagaan. Masyarakat sekarang sudah marah terhadap masalah Golkar ini kan. Masalah Setya Novanto yang memberikan imbas kepada Golkar, ini yang tidak boleh sampai terjadi,
Kode:47
Sumber:beritasatu.com
Rubrik:Nasional

Komentar

Loading...