Musabab Daw Aung San Suu Kyi

Tak Cegah Militer Membantai Rohingya

FOTO | ISTIMEWAPemimpin de facto Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi
A A A
Jika militer harus memilih antara kontrol dan rasa hormat internasional, mereka akan memilih kontrol. Ini adalah pertanyaan seberapa banyak mereka bersedia menyerah. Kami belum melihat banyak bukti bahwa mereka bersedia melepaskan apa pun selain mereka menyerah pada konstitusi 2008,

YANGON - Daw Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar menjadi fokus kritik dan kecaman dunia atas pembantaian warga Rohingya oleh militer dalam “operasi pembersihan” di Rakhine. Suu Kyu pula yang dianggap memikul tanggung jawab atas apa yang disebut Komisioner HAM PBB sebagai contoh tentang pembersihan etnis.

Namun analis mengatakan bahwa pemenang Hadiah Nobel Perdamaian tahun 1991 ini hanya memiliki sedikit kendali atas kekuatan militer di negaranya. Praktis, ikon pejuang demokrasi Myanmar ini “diam” melihat kebrutalan militer yang membuat ratusan ribu warga Rohingya eksodus ke Bangladesh.

Kekerasan di Rakhine dimulai sejak 25 Agustus 2017, ketika gerilyawan Rohingya menyerang 30 pos polisi dan menewaskan 12 petugas polisi. Sebagai respons, militer melakukan “operasi pembersihan” di ratusan desa Rohingya. Hampir 400 warga Rohingya dibunuh, yang oleh militer diklaim sebagai anggota gerilyawan.

Namun, korban selamat dan para aktivis Rakhine mengatakan korban pembantaian militer di bawah kendali Jenderal Min Aung Hlaing jauh lebih besar dengan mayoritas warga sipil yang tidak bersalah.

Junta militer, yang memerintah negara tersebut dengan ‘tangan besi” sejak tahun 1962 sampai 2011 pernah menangkap tokoh-tokoh pro-demokrasi termasuk Suu Kyi. Pemimpin perempuan ini sempat jadi tahanan rumah selama bertahun-tahun sebelum negaranya menggelar pemilu yang bebas untuk pertama kali, di mana partai pimpinan Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) jadi pemenang.

”Di bawah konstitusi, atas panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Myanmar adalah dirinya sendiri, dia tidak melapor kepada Aung San Suu Kyi. Dia tidak dapat dipecat,” kata Aaron Connelly, seorang peneliti di Program Asia Timur di Lowy Institute, Sydney.

”Jika militer harus memilih antara kontrol dan rasa hormat internasional, mereka akan memilih kontrol. Ini adalah pertanyaan seberapa banyak mereka bersedia menyerah. Kami belum melihat banyak bukti bahwa mereka bersedia melepaskan apa pun selain mereka menyerah pada konstitusi 2008,” katanya kepada CNN, semalam (23/9/2017).

Pada tahun 2008 sebuah konstitusi baru mengalokasikan seperempat kursi di parlemen untuk militer. Ini adalah cara militer untuk meringankan kembalinya Myanmar dari pengasingan. Konstitusi itu mencakup reformasi, pembentukan pemerintahan sipil, dan pemulihan Suu Kyi ke kehidupan publik.

Tapi konsitusi ada juga yang diabadikan dalam konstitusi itu, yakni kemampuan militer untuk melenturkan ototnya saat merasakan bahwa kebebasan yang baru mungkin meresahkan pertahanan Myanmar.

Di antara dekrit dalam dokumen konstitusi tersebut adalah kondisi bahwa tidak ada orang dengan hubungan dua warga negara (termasuk orang tua atau anak-anak) yang bisa menjadi presiden. Lantaran kedua putra Suu Kyi adalah warga negara Inggris, seperti juga mediang suaminya, maka dia tidak dapat menduduki kursi kepresidenan meski menang pemilu.

Namun, dia masih bisa memainkan peran politik sebagai Penasihat Negara. Selama pemilu 2015, dia pernah mengatakan pada sebuah konferensi pers tentang impiannya jika partainya menang.”Saya akan berada di atas (kursi) presiden. Ini adalah pesan yang sangat sederhana,” katanya.

Masih menurut konstitusi Myanmar, peran panglima tertinggi—yang merupakan otoritas militer—sering mengesampingkan pendapat Presiden. Seiring dengan dicalonkannya kandidat militer untuk kursi di kedua majelis parlemen, konstitusi juga memungkinkan panglima tertinggi, jika terjadi keadaan darurat berhak untuk mengambil alih dan menjalankan kekuasaan di negara itu.

Ketika berbicara dengan para diplomat di Myanmar pada tanggal 19 September lalu, Suu Kyi menekankan bahwa pemerintahannya masih muda—baru berkuasa selama 18 bulan—dan upaya untuk membawa demokrasi ke negara tersebut masih berlanjut.

”Setelah setengah abad atau lebih pemerintahan otoriter, sekarang kita sedang dalam proses memelihara bangsa kita,” katanya. ”Kami adalah negara muda dan rapuh yang menghadapi banyak masalah, tapi kami harus mengatasi semuanya. Kami tidak bisa hanya berkonsentrasi pada sedikit hal.”

Setelah setengah abad atau lebih pemerintahan otoriter, sekarang kita sedang dalam proses memelihara bangsa kita,” katanya. ”Kami adalah negara muda dan rapuh yang menghadapi banyak masalah, tapi kami harus mengatasi semuanya. Kami tidak bisa hanya berkonsentrasi pada sedikit hal.
Kode:47
Sumber:sindonews.com
Rubrik:Dunia

Komentar

Loading...