PKPI

Tak Boleh Ikut Pemilu 2019

FOTO | beritasatu.comKetua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), AM Hendropriyono (keempat kiri) saat verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Kantor DPP PKPI, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 29 Januari 2018.
A A A
PKPI tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2019 karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu,

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak seluruh permohonan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Bawaslu menilai bahwa PKPI tidak memenuhi syarat verifikasi faktual terkait keanggotaan dan kepengurusan di 73 Kabupaten/Kota yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Papua.

"Memutuskan, dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon. Dalam pokok perkara, menolak permohonan seluruhnya," ujar Ketua Bawaslu Abhan saat membacakan putusan di Lantai 4 Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin Nomor 14, Sarinah, Jakarta, Selasa (6/3).

Bawaslu menilai bahwa berdasarkan keterangan, bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adjudikasi PKPI dan KPU, PKPI tidak memenuhi syarat menjadi partai politik peserta pemilu 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"PKPI tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2019 karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu," kata Anggota Bawaslu Edward Fritz Siregar saat membacakan pertimbangan majelis.

Bawaslu, kata Fritz juga memandang bahwa KPU sudah melakukan verifikasi sesuai dengan UU Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019. Selain itu, Bawaslu menilai SK KPU Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 khususnya poin yang menyatakan PKPI tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilu 2019, sah menurut hukum.

"Setelah majelis memeriksa keterangan pemohon, jawaban termohon, saksi, ahli dan barang bukti, maka permohonan pemohon (PKPI) untuk membatal SK KPU 58 dan menyatakan pemohon menjadi peserta pemilu 2019 ditolak dan tidak dibenarkan," ujar Fritz.

Sebagai diketahui, KPU melalui SK KPU Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 yang dibacakan pada 17 Februari 2018 menyatakan PKPI tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilu 2019. Pasalnya, PKPI tidak memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan di 73 Kabupaten/Kota yang tersebar Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Papua.

PKPI kemudian menggugat SK KPU Nomor 58 ini ke Bawaslu agar dibatalkan Bawaslu dan menetapkan PKPI sebagai parpol peserta pemilu 2019. Namun, gugatan PKPI ditolak oleh Bawaslu seluruhnya.

Syarat-syarat yang tidak dipenuhi PKPI sebagaimana tertuang dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu adalah sebagai berikut, memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, memiliki kepengurusan di 75 persen jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan di 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/ 1.000 dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota dan mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu.

Setelah majelis memeriksa keterangan pemohon, jawaban termohon, saksi, ahli dan barang bukti, maka permohonan pemohon (PKPI) untuk membatal SK KPU 58 dan menyatakan pemohon menjadi peserta pemilu 2019 ditolak dan tidak dibenarkan,
Kode:47
Sumber:beritasatu.com
Rubrik:Nasional

Komentar

Loading...