Paradis Cs Terus Terang (selesai)

Tahan Badan Sendiri Atau Buka Mulut?

doc.Kajati Aceh Raja Nafrizal SH
A A A

Bidang Intelejen Kejaksaan Tinggi Aceh sempat membidik aset para tersangka korupsi bobolnya Kas Aceh. Selain itu, kejakasaan juga mengaku menelusuri penikmat aliran dana dari kebocoran Rp 22,3 miliar itu. Benarkah banyak yang mengalir “ke atas” untuk kebutuhan logistik pesta demokrasi?

***

Diam bukan berarti tak bergerak. Begitulah pola kerja yang ditunjukkan tim penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh, terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Paradis Cs. Sejak menjadi temuan dan dipublikasikan pada 2012 lalu oleh BPK Perwakilan Aceh, insan Adhiyaksa ini terus memantau gerak gerik mantan Kepala DPKKA Paradis bersama dua rekannya, yaitu Mukthar dan Hidayat. Dan, Kamis (8/12/2016) hari ini, hajat tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh berada di garis final. Mereka menahan Paradis Cs untuk proses hukum selanjutnya di Pengadilan Tipikor Banda Aceh.

Informasi ini memang bukan hal baru. Sebab, awal 2015 lalu, Kajati Aceh Tarmizi sudah mengelar temu pers. “Pada 15 Februari 2015 kami sudah gelar perkara dan didapati dua alat bukti yang cukup untuk meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Tarmizi dalam konferensi pers hari itu.

Kejaksaan, kata Tarmizi saat itu, telah meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh untuk melakukan audit kerugian negara berdasarkan temuan BPK Perwakilan Aceh. Tarmizi mengatakan, berdasarkan hasil audit BPKP tersebut, duit daerah terindikasi tekor Rp 33 miliar lebih yang merupakan akumulasi dari kerugian anggaran tahun 2004 hingga 2011. “Dalam penyidikan ini kami akan menelusuri secara detil, siapa saja yang bertanggung jawab akan dijerat,” katanya.

Benar saja, banyak yang menyakini jika tiga tersangka ini tak mutlak sebagai penikmat utama duit rasuah tadi. Sumber MODUS ACEH yang dekat dengan salah seorang tersangka mengatakan, kebocoran anggaran daerah itu tak semata dinikmati Paradis, Muktar dan Hidayat. Tapi juga mengalir ke atas alias pejabat teras kala itu dan beberapa politisi penguasa di Aceh.

Khususnya, kata dia, terkait kebocoran duit negara pada 2011 yang diduga erat kaitannya dengan momen Pemilukada yang saat itu memang sudah begulir. Diduga, para penguasa yang ingin maju menggunakan kesempatan ini untuk menambah logistik pemilu yang memang membutuhkan dana segar dalam jumlah besar. Sayang, Paradis memilih bungkam. Upaya konfirmasi media ini tak ditanggapinya.

Selain Paradis, kasus kebocoran kas ini diduga memiliki kaitan dengan pejabat sebelum Paradis. Dugaan ini semakin sahih lantaran kerugian negara memang datang dari akumulasi kebocoran anggaran tahun 2004, yang saat itu DPKKA masih dijabat TM Lizam. “Ini artinya, ada pihak lain yang seharusnya bertanggung jawab,” kata sumber itu.

Berdasarkan LHP BPK Perwakilan Aceh Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) Aceh 2011, DPKKA memiliki sederet catatan hitam ihwal penggunaan anggaran. Pada 2004, misalnya, pengeluaran uang dari Kas Daerah untuk uang muka kerja atau pinjaman kepada pihak ketiga (rekanan) Rp 48,1 miliar lebih tak dapat dipertanggung jawabkan. Pada 2005, juga terjadi pengeluaran uang dari Kas Daerah untuk uang muka kerja atau pinjaman kepada pihak ketiga (rekanan) Rp 22,8 miliar dan tak dapat dipertanggungjawabkan. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi NAD Tahun Anggaran 2006 Rp 3,39 triliun mengendap di bank dan Bendahara Umum Daerah.

Aroma korupsi pada era Paradis juga tak kalah pekatnya. Pada 2008, misalnya, terdapat pengeluaran yang mendahului pengesahan APBA 2008 Rp 60,8 miliar lebih yang bukan untuk belanja yang bersifat tetap.  Pada 2009, ada pula Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Rp 86 miliar lebih yang disalurkan DPKKA dan belum dipertanggung jawabkan.

Begitu juga dengan penyaluran dana untuk partai politik penerima bantuan keuangan, tapi tidak menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan Rp 1,3 miliar lebih. Sayang, Tarmizi belum mau merinci ihwal modus operandi dugaan penyimpangan uang negara ini. Dia hanya menjelaskan singkat bila kebobolan kas daerah ditutupi para tersangka menggunakan dana yang bersumber dari migas. Tapi, dia berjanji akan memaparkan detil kasus ini dari hasil pengembangan penyidikan nantinya. Kejaksaan memang semakin menunjukkan keinginan untuk memberantas suburnya praktik korupsi yang terjadi di Aceh selama ini. Diam-diam, selain membidik kalangan pejabat culas di tingkat provinsi, Kejaksaan juga sedang serius mengusut kasus korupsi di sejumlah kabupaten-kota.  Maklum, kasus-kasus itu terkonsentrasi di tujuh kabupaten-kota.***

Sumber:modusaceh.co
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...