Aksi unjuk rasa yang yang dilakukan oleh Petani Kopi Menangis (PKM) di depan gedung DPRK Bener Meriah terjadi saling dorong dengan petugas keamanan. Satpol PP dan Personel Polres Bener Meriah menjadi benteng terdepan untuk menahan para pendomo untuk menerobos gedung DPRK Bener Meriah. Senin (19/10/2020)

Tagore Tegaskan Komisi II DPR RI Telah Setujui Aceh Dimekarkan

SAMSUDDINTagore Abu Bakar
A A A

ACEH TENGAH - Dukungan untuk pemekaran provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) di wilayah tengah Aceh semakin menyeruak, baik itu dari Pimpinan daerah (Bupati dan DPRK ) di empat Kabupaten wilayah tengah, yakni Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Aceh Tenggara.

Dukungan juga muncul dari kalangan aktivis muda, perempuan, Reje Kampung dan elemen masyarakat lainnya.

Menyikapi hal tersebut, Tagore Abu Bakar mantan anggota DPR RI yang juga merupakan tokoh yang getol memperjungakan pemekaran Provinsi baru di Aceh kepada wartawan, Selasa ( 22/9/2020) di Takengon menegaskan, pada tahun 2016 yang lalu Komisi II DPR RI telah menyetujui Aceh menjadi dua Provinsi berdasarkan Kepentingan Strategis Nasional (KSN).

Bahkan drafnya sudah selesai hanya tinggal rekomendasinya ditanda tangani Presiden dan disahkan.

Menurut Tagore, lahirnya provinsi baru di Aceh tinggal hanya menunggu waktu justru itu yang harus dilakukan adalah mendesak presiden untuk segera menanda tanggani Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2016 tersebut menjadi PP .

“Munculnya gerakan perjuangan pemekaran Provinsi baru di Aceh dari berbagai elemen saat ini kita sangat mengapresiasi semangatnya, namun apa yang mereka lakukan untuk memperjuangkan saya kira perlu diluruskan sebab barang itu sudah jadi maka yang perlu dilakukan adalah mendesak Presiden untuk segera menandatangi draf RPP tahun 2016 tersebut menjadi PP,"tegas Tagore.

Dijelaskan mantan Bupati Bener Meriah itu, Komisi II DPR RI yang diketua oleh Rambe Kamarul Zaman dan seketaris Komisi II DPR RI Drs Nasrullah beserta 24 anggota DPR RI telah menyetujui pemekaran Aceh menjadi dua Provinsi berdasarkan Kepentingan Strategis Nasional pada 26 Februari 2016.

Karena Provinsi yang akan dilahirkan berdasarkan KSN, tentu prosesnya tidak perlu harus ada persetujuan Gubernur, DPRA dan juga tidak perlu usulan Bupati dan yang lain- lain cukup pemerintah konsultasi DPR RI dan DPD maka itu dilahirkan.

“Untuk pemekaran Provinsi sekarang tidak seperti dulu-dulu lagi, kalau dulu untuk memekaran Provinsi langung secara Undang-undang kalau sekarang jika ditetapkan atas Kepentingan Starategis Nasioanl ( KSN ) dipersiapkan selama tiga tahun baru kemudian pemerintah mendatangi DPR untuk melahirkan Undang-undang,"sebut Tagore.

“Jadi mereka harus ke DPR RI dulu melalui Komisi II, Komisi II, DPD dan kemudian Pemerintah setuju Aceh menjadi dua Provinsi Final sudah, jadi di Paripurna itu tinggal mengetok palu karena di Komisi II itu semua Fraksi sudah ada,"beber Tagore.

Ditegaskan Tagore, sejauh ini dalam draf pemekaran Provinsi Aceh menjadi dua Provinsi belum menetapkan calon nama Provinsi baru. “ Soal namanya belum ada yang dicantunkan dalam draf tersebut, biar ini disahkan dulu baru disepakati namanya “.

Tagore juga menyampaikan, tidak boleh lagi pihak manapun untuk mengagalkan kelahiran Provinsi baru di Aceh itu karena itu sudah final dibahas dan telah disetujui Komisi II DPR RI Komisi yang membidangi pemekaran daearah.

“Jika ada pihak yang berupaya menghilangkan draf RPP pemekaran itu untuk mengagalkan kelahiran Provinsi baru di Aceh kita siap menempuh jalur hukum,"tandas Tagore.

Tokoh pejuang pemekaran Provinsi baru itu menyampaikan kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan DPD dan Derjen Otda Kemendagri pada 26 Februari 2016, bahwa Komisi II DPR RI Komite I DPD dan Pemerintah sepakat untuk memproses Pemekaran DOB melalui tahapan pembentukan daerah persiapan persiapan untuk usulan yang telah diterima Komisi II DPR RI Periode 2009-2014 dan periode berikutnya Komite I DPD RI dan Pemerintah untuk di akomodir dalam RPP.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...