Kabar Sarkawi yang berencana mengundurkan diri dari jabatan Bupati Bener Meriah semakin santer hingga sampai ke telinga mantan Bupati Bener Meriah Ahmadi yang sedang menjalani sisa masa tahannya. Oleh karena itu, melalui istrinya Nurhasanah meminta penjelasan kepada Abuya Sarkawi terkait ikhwal tersebut.

Sulaiman Desak Pemerintah Bayar Uang Meugang Guru Non PNS

ISTIMEWAAnggota DPRA dari fraksi Partai Aceh Sulaiman SE
A A A

BANDA ACEH - Anggota DPRA Sulaiman SE mendesak Pemerintah Aceh untuk segera membayar uang meugang untuk guru dan tenaga kependidikan yang berstatus non PNS (GTK kontrak/honorer), Kamis (21/5/2020).

Desakan Sulaiman pasca adanya keluhan dari para guru non PNS kepada dirinya selaku wakil rakyat.

Kepada Sulaiman, para tenaga kependidikan itu memperlihatkan sepucuk surat yang dinilai sangat menyakitkan hati mareka.

Surat tersebut merupakan surat edaran (SE) yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh pada tanggal 18 Mei 2020.

Surat yang ditandatangani oleh Sekda Aceh dr Taqwallah Mkes dengan perihal pembayaran uang meugang Idul Fitri 1441 H tahun anggaran 2020.

Poin pertama menuliskan sehubungan dengan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor 19/28/13/SJ - Nomor 117/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020 tentang percepatan penyesuaain anggaran pendapatan dan
belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional diminta untuk melakukan penyesuaan belanja daerah yang salah satunya melalui rasionalisasi belanja pegawai.

"Menindaklanjuti hal tersebut, pembayaran Uang Meugang Idul Fitri 1441 H di lingkungan Pemerintah Aceh tahun anggaran 2020 akan dibayarkan hanya untuk tenaga hononer dan tenaga kontrak pada SKPA sesuai dengan standar yang sudah
ditetapkkan," demikian isi point surat edaran dengan nomor 451/7366 bersifat penting itu.

Oleh sebab itulah, mantan Ketua DPRK Aceh Besar ini memprotes keras kebijakan yang telah diputusan oleh Pemerintah Aceh.

"Ini kan sama-sama statusnya tenaga honorer dan kontrak, kenapa ada perbedaan," tanya politisi muda ini yang selalu vocal dalam menyuarakan asprasi rakyat.

Menurutnya, selama pandemi Covid-19 merebak ke berbagai daerah dengan segala keterbatasan tetap mengajar dari rumah kepada murid, sebagaimana anjuran pemerintah.

"Saya mendengar guru ada yang pergi ke rumah murid,"ujarnya.

"Pemerintah Aceh harus segera bayar uang meugang untuk tenaga guru non PNS," tambah Sulaiman.

Disamping itu, Politisi Partai Aceh ini menilai Pemerintah sering menyamping hak-hak para guru yang sejatinya merupakan orang pertama mencerdaskan anak bangsa.

"Disatu sisi, kita meminta untuk meningkatkan kualitas para guru, ini kan tidak adil," ucap Sulaiman dengan nada kesal.

Selanjutnya, Sulaiman meminta Pemerintah Aceh untuk tak beralasan tidaknya tersedianya anggaran dengan dalih sudah digunakan untuk penanganan Covid-19.

"Kalau alasan anggaran APBA sudah banyak tergerus ke penanganan Covid,berapa anggaran yang sudah disalurkan ke penanganan tersebut?, sampai saat ini kan tidak jelas,"tegasnya.

Kepada Pemerintah, Anggota Komisi II DPRA mengingatkan bahwa Provinsi Aceh tidak memiliki industri yang bisa menggerakkan ekonomi masyarakat.

"Maka APBA lah satu-satunya penggerak ekonomi masyarakat, peka dikit donk," cetus politisi muda Partai Aceh.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...