Mantan Anggota Parlemen RI Ghazali Abbas Adan menyebutkan Wali Nanggroe Memang bukan maqam (neuduek)-nya Malik Mahmud Al Haytar. Dimana seharusnya sosok Wali Nanggroe sebagai pemersatu masyarakat Aceh. Ini disampaikan Ghazali setelah Aktivis Kebudayaan sekaligus Pendiri Institut Peradaban Aceh, Haekal Afifa meminta Wali Nanggroe Aceh menegur dan memperingatkan DPRA terkait polemik yang terjadi dengan Pemerintah Aceh saat ini.

Subsidi Premium Tak Jelas Indikator, Penempelan Stiker Menuai Sorotan

HT ANWAR IBRAHIMAkademisi dari Universitas Abulyatama, Usman Lamreung
A A A

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh bersama PT Pertamina (Persero) telah meresmikan program stickering bahan bakar minyak jenis premium dan solar bersubsidi di Aceh.

Program ini dijalankan berdasarkan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor: 540/9186 tahun 2020.

Akademisi dan pengamat sosial dari Universitas Abulyatama  Usman Lamreung menyatakan program strickering BBM bersubsidi itu sangat penting diterapkan agar jelas pemanfaatannya.

Mengutip pernyataan Asisten II Setda Aceh, T Ahmad Dadek, Usman mengatakan, kebijakan ini diambil supaya BBM subsidi ini jatuh ke tangan orang yang berhak.

Penyaluran subsidi tidak bisa dilakukan oleh perusahaan swasta karena perusahan tidak punya kewenangan minimum untuk memberi sanksi kepada konsumen.

"Jadi lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan penyaluran dan distribusi subsidi yang telah memiliki indikator yang terukur," ujar Usman Lamreung kepada acehimage.com, Senin (24/8/2020).

Kemudian dalam konteks subsidi premium kata Usman, tidak jelas ukuran indikator penerima subsidi BBM Premium sehingga menyulitkan pihak SPBU untuk penyaluran atau distrubusi subsidi BBM premium dan kebijakan subsudi tidak bisa dilaksanakan dengan strategi himbauan, karena tidak dapat ditindak dan tidak ada lembaga penindak untuk memberi hukuman tersebut.

"Nah, atas kebijakan tersebut pemerintah Aceh bersama PT Pertamina harus melakukan penempelan Stiker pada kendaraan, kemudian menuai sorotan masyarakat," ungkap dosen Universitas Abulyatama ini.

Dia menilai tindakan seperti ini menunjukan lemahnya memampuan tatakelola pemerintahan Aceh saat ini, lemahnya analisis kebijakan publik dan juga lemahnya peran Sekda.

"Saat ini setiap kebijakan- kebijakan yang diterbitkan banyak yang bermasalah," ujarnya.

Kasus covid-19 terus bertambah

Kebijakan penanganan Covid-19 di Aceh yang terus bertambah kasus positif justru tidak jelas arah penanganannya. Nah, kemudian muncul pula Surat Edaran Plt Gubernur terkait Premium Bersubsidi.

Dikatakan, surat edaran merupakan sesuatu Perintah pejabat tertentu kepada bawahan/orang di bawah binaannya.

Dijelaskan Surat Edaran tidak mempunyai kekuatan mengingkat keluar karena pejabat yang menerbitkan tidak memiliki dasar hukum menerbitkan surat edaran.

"Jadi aneh, bayar pajak dengan jenis kendaraan jenis BBM premium, tapi dipaksakan harus mengisi jenis BBM lain, jika tidak bersedia harus ditempelkan Striker dengan kalimat sesungguhnya tidak pantas dan mendeskreditkan pengguna kendaraan," kata Usman.

Seharusnya kata Usman, disesuaikan saja dengan jenis BBM tertera di STNK, atau ubah dulu STNK jenis BBM di STNK.

"Kaji dululah secara konfeherensif sebelum di laksanakan jangan sampai blunder dan terjadi kegaduhan dalam masyarakat," ujarnya.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...