Komisi Pemberantasan Korupsi

Sita 20 Mobil Milik Bupati Mojokerto

FOTO | ANTARABupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa mengenakan rompi oranye seusai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 30 April 2018.
A A A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 20 unit kendaraan roda empat atau mobil milik Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa yang menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Dengan demikian, KPK sudah menyita 33 kendaraan terkait kasus gratifikasi ini.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, 20 unit mobil itu disita saat tim menggeledah sejumlah lokasi pada Jumat (4/5) dan Sabtu (5/5).

"Tim menyita 20 kendaraan roda empat dalam proses penyidikan dugaan gratifikasi oleh tersangka MKP(Mustofa Kamal Pasa)," kata Febri saat dikonfirmasi, Senin (7/5).

Febri memaparkan, 20 kendaraan yang disita itu diantaranya, Nissan Xtrail tahun 2004, Nissan Navara sebanyak tiga unit, Toyota Fortuner 2003, Toyota Camry 2003, Toyota Yaris tahun 2015, Toyota Kijang Innova, Mitsubishi Pajero 2 unit, Grandis 2006, dan Suzuki Swift tahun 2006 dua unit. Kemudian, Suzuki A1J3 tahun 2004, Suzuki Katana 1993, Honda Jazz tahun 2008, New Picanto 2010, KIA New Rio tahun 2012, dan Daihatsu TAFT tahun 1997.

Sebelumnya, tim penyidik telah menyita 13 kendaraan yang terdiri dari enam unit mobil dengan rincian satu unit Toyota Innova, satu unit Toyota Innova Reborn, satu unit Range Rover Evoque, satu unit Subaru, satu unit Daihatsu Pickup dan satu unit Honda CRV. Kemudian lima unit Jetski, dan dua unit sepeda motor.

"Penyidik terus mengembangkan informasi dugaan penerimaan gratifikasi lain oleh MKP," katanya.

Dalam mengusut kasus ini, tim penyidik memeriksa 15 orang saksi di Polres Mojokerto, pada Senin (7/5). Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik mencecar belasan saksi yang berasal dari sejumlah perusahaan konstruksi itu mengenai proyek-proyek pembangunan jalan di lingkungan Pemkab Mojokerto.

"Sebelumnya pada tanggal 4 Mei 2018, Penyidik KPK juga memeriksa 18 saksi dari unsur Pegawai di LPSE, Dinas PU dan swasta," kata Febri.

Diketahui, KPK menetapkan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan kasus dugaan gratifikasi. Penetapan ini dilakukan KPK berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dalam kasus pertama, Mustofa selaku Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan 2016-2021 diduga telah menerima suap dari Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastucture, Ockyanto; dan Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, Onggo Wijaya. Mustofa diduga menerima suap sebesar Rp 2,7 miliar dari kedua pengusaha tersebut untuk memuluskan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan izin mendirikan bangunan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Mustofa disangkakan melanggar Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, Onggo Wijaya dan Ockyanto yang menyandang status tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Tak hanya kasus suap, Mustofa juga menyandang status tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi.

Dalam kasus ini, status tersangka juga disematkan KPK terhadap Zainal Abidin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto periode 2010-2015. Dalam kasus ini, Mustofa dan Zainal diduga menerima fee atas proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto. Total fee yang diterima keduanya dari proyek-proyek itu mencapai Rp 3,7 miliar.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Mustofa dan Zainal dijerat dengan Pasal 12 B Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kode:47
Sumber:beritasatu.com
Rubrik:Nasional

Komentar

Loading...