Aliansi Mahasiswa Aceh (AMA) kembali medesak Plt Gubernur untuk mempublikasikan penggunaan anggaran hasil refocusing maupun BTT dalam APBA 2020. AMA mengaku tidak berhenti menyuarakan hal tersebut sebelum tuntuntan mareka terpenuhi. Aliansi Mahasiswa Aceh memandang ada hal urgensi saat ini yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah Aceh selama masa Pandemi COVID -19, seperti sektor kesehatan, pendidikan maupun sektor ekonomi.

Sikap Tegas Bupati Aceh Besar, Bongkar Bangunan Diatas DAS Krueng Aceh

HT ANWAR IBRAHIMGedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di kawasan terlarang DAS Krueng Aceh.
A A A

BANDA ACEH - Bupati Aceh Besar, H Mawardi Aly mulai bersikap tegas, dia meminta bongkar bangunan yang ada di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Krung Aceh.

Untuk membuktikan keseriusan dirinya untuk menertibkan DAS Krueng Aceh, Mawardi telah menerbitkan surat perintah pembongkaran bangunan di sepanjang DAS Krung Aceh, di wilayah Aceh Besar.

Surat perintah bongkar bernomor 614/2804 tersebut ditandatangani oleh Marwardi Aly pada tanggal 06 Juli 2020. Kemudian ditujukan kepada para pihak yang mengelola kawasan DAS Krueng Aceh.

Surat penertiban itu kata Mawardi dikeluarkan berdasarkan permintaan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatra I melalui surat kepada Bupati Aceh Besar, yang bernomor SA.0401- Bws 1/185 tanggal 12 Februari 2020.

Isi surat tersebut diantaranya meminta Bupati Aceh Besar untuk memfasilitasi penertiban dalam rangka penataan kawasan Krueng Aceh floodway atau kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS), karena selama ini lokasi DAS itu telah disalahgunakan oleh masyarakat.

Surat itu juga menegaskan kepada pengelola lahan agar dengan rela membongkar bangunan permanen dan memotong tumbuhan besar agar fungsi DAS tidak terganggu.

Kemudian, surat tersebut juga ditembuskan kepada Gubernur Aceh, Ketua DPRK Aceh Besar, Dandim 0101/BS di Banda Aceh, Kapolres Aceh Besar serta Kasatpol PP dan WH Aceh Besar, Kepala Balai Sungai Wilayah Sumatra I serta para Camat di wilayah-wilayah pengelola kawasan sungai di Aceh Besar.

Sementara itu, Muhammad Hasan, 60 tahun, seorang pengelola kawasan DAS Krueng Aceh, kepada acehimage. com, Rabu (12/8/2020), mengaku belum mengetahui terkait surat penertiban yang dikeluarkan bupati tersebut.

"Jika lokasi ini diminta dibongkar untuk ditertibkan tempat usaha non permanen tidak masalah, tapi harus lebih dulu dibongkar gedung permanen milik pemerintah," tegasnya.

Masyarakat sekitar DAS Krueng Aceh kawasan Bakoi, kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, juga mengaku bingung atas kehadiran gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di kawasan terlarang DAS Krueng Aceh.

"Sebab ada plang larangan dan peraturan serta pasal-pasal pidana jika kita bangun bangunan. Tapi gedung ANRI dibangun tepat di samping plang larangan itu," ujar Usman salah satu warga Bakoi.

"Karena itu milik (ANRI) pemerintah seharusnya mareka lebih dulu taat aturan, jadi bukan masyarakat lebih dulu," katanya lagi.

Sebelumnya, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang pengolaan DAS.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan DAS berfungsi untuk menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut.

Balai Sungai Wilayah Sumatra I Bungkam

Lalu yang menjadi pertanyaan, siapa yang mengeluarkan izin sehingga DAS Krueng Aceh dibuat bangunan permanen? Jika itu dibiarkan maka dapat dipastikan akan menimbulkan masalah bagi masyarakat, salah satunya banjir.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengairan Aceh, Ir Mawardi, yang dikonfirmasi baru-baru ini terkait gedung ANRI yang dibangun di atas DAS Krueng Aceh mengatakan bahwa bangunan dan siapa yang mengeluarkan izin itu bukan merupakan wewenangnya atau Dinas Pengairan Aceh.

Menurut info dari pengelola Perizinan Satu Atap Pemkab Aceh Besar bahwa gedung ANRI di Bakoi, Kecamatan Ingin Jaya belum pernah mengurus Izin Membangun Bangunan (IMB).

Begitu halnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Besar, Iskandar, saat dimintai keterangan mengaku lupa soal IMB gedung ANRI.

"Saya lupa, sebab pengurusan IMB saat ini melalui Online Single Submission (OSS)," tuturnya.

Untuk mendapatkan kepastian soal penggunaan lahan DAS Krueng Aceh, awak media meminta keterangan pihak Balai Sungai Wilayah Sumatra I, namun pihak balai setelah lima kali permintaan wawancara diajukan, tapi memilih bungkam, tak mau memberikan keterangan.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...