Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia:

Siap Hadapi HTI di Pengadilan

FOTO | DETIK.COMMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly
A A A

Jadi bersama-sama, teman-teman advokat melihat bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini perlu kita dukung, perlu kita bela dari perspektif yuridisnya. Saya mengucapkan terima kasih. Kepada teman, ini lintas organisasi advokat, lintas daerah, dari Semarang, Kalimantan, dan Surabaya. Semua bergabung. Ini menunjukkan komitmen bahwa tindakan pemerintah perlu didukung dan dibela,

Yasonna Laoly Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly menyambut baik sikap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang akan menggugat SK pembubaran HTI. Pihaknya siap melawan gugatan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Ya silakan. Silakan saja, dan itu mekanisme yuridisnya. Dan kita siap untuk beperkara. Siap untuk melayaninya," ujar Yasonna setelah menerima Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) di Gedung Pengayoman Kemenkum HAM, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/7/2017).

Yasonna tidak mempersoalkan sikap organisasi yang tidak memiliki satu pendapat terhadap Perppu 2/2017. Karena itu, pemerintah juga memberikan celah untuk menggugat ke pengadilan.

"Misalnya keputusan Menteri Hukum dan HAM merasa tidak pas, ada pengadilan. Ada PTUN. (Silakan) disalurkan ke PTUN," ucap Yasonna.

Yasonna juga mengapresiasi kehadiran FAPP, yang siap membela pemerintah. Terlebih dukungan dan komitmen mereka untuk melindungi Pancasila sebagai dasar negara.

"Jadi bersama-sama, teman-teman advokat melihat bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini perlu kita dukung, perlu kita bela dari perspektif yuridisnya. Saya mengucapkan terima kasih. Kepada teman, ini lintas organisasi advokat, lintas daerah, dari Semarang, Kalimantan, dan Surabaya. Semua bergabung. Ini menunjukkan komitmen bahwa tindakan pemerintah perlu didukung dan dibela," katanya.

Ormas HTI resmi dibubarkan lewat pencabutan status badan hukum oleh Kemenkum HAM. Selain itu, seluruh kegiatan yang mengatasnamakan HTI dilarang. HTI menyampaikan akan melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN.

"Perlawanan hukum kami nanti ke PTUN," ujar juru bicara HTI Ismail Yusanto saat dihubungi detikcom, Rabu (19/7) malam.

Kode:47
Sumber:news.detik.com
Rubrik:Nasional

Komentar

Loading...