Ketua PANSUS DPRA

Serahkan Raqan Lembaga Keuangan Syariah

FOTO | ISTIMEWAPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Drs H Sulaiman Abda MSi menerima Ketua Panitia Khusus (PANSUS) DPRA Tahun 2018 terhadap Rancangan Qanun Aceh Tentang Lembaga Keuangan Syariah, Drs H Jamaluddin T Muku MSi, dengan agenda penyerahan Rancangan Qanun Aceh Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Ruang Kerja Wakil Ketua I DPRA pada hari Jum’at, 23 November 2018.
A A A

ACEH - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Drs H Sulaiman Abda MSi menerima Ketua Panitia Khusus (PANSUS) DPRA Tahun 2018 terhadap Rancangan Qanun Aceh Tentang Lembaga Keuangan Syariah, Drs H Jamaluddin T Muku MSi, dengan agenda penyerahan Rancangan Qanun Aceh Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Ruang Kerja Wakil Ketua I DPRA pada hari Jum’at, 23 November 2018.

Rancangan Qanun ini telah selesai disempurnakan setelah diselenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum oleh Pansus LKS DPRA (15/11) yang lalu.

Pansus LKS DPRA menyelesaikan pembahasan Rancangan Qanun Aceh Tahun 2018 Tentang Retribusi Aceh bersama Mitra Kerja, baik dari Pemerintah Aceh dan Tenaga Ahli.

Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mendirikan L.K.S yang berazaskan Al-Qur’an dan Al-Hadis. Pendirian LKS ini dirasakan mendesak sebagai tindak lanjut pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari’at Islam. Dalam perkembangan ekonomi dewasa ini kehadiran LKS di Aceh dirasakan sudah sangat mendesak karena hal tersebut merupakan salah satu pilar pelaksanaan Syari’at Islam di bidang Mu’amalah.

Kondisi tersebut ditambah lagi dengan banyaknya modal Pihak ketiga yang masuk ke Aceh dimana dalam operasionalnya tidak dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari’at Islam, secara tegas telah mewajibkan bahwa Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah. Oleh Karena itu, kehadiran LKS hari ini di Aceh adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dan semua pihak terkait wajib mendukungnya.

Dengan adanya Qanun ini, maka kehadiran LKS di Aceh memiliki legalitas yang sah. Qanun ini diharapkan menjadi Pedoman, Pegangan dan Dasar Hukum bagi Pemegang Saham dan Stakeholder lainnya dalam menjalankan Operasional LKS dimaksud.

Qanun ini juga bertujuan untuk melegitimasi Operasional LKS yang dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah, mendorong terwujudnya perekonomian Aceh yang Islami, dan mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Aceh dan Pendapatan Asli Kabupaten/Kota.

ADV

Kode:Advertorial
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...