Dinasti Politik:

Sempat Dilarang, Belakangan Dilegalkan MK

FOTO | detik.comKondisi Sidang MK
A A A

JAKARTA - Bupati Klaten, Sri Hartini ditangkap KPK usai menerima sejumlah uang. Selidik punya selidik, Hartini merupakan bagian dari dinasti politik Klaten.

Dalam catatan detikcom, Minggu (1/1/2017) dinasti politik sempat dilarang lewat UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Dalam Pasal 7 huruf r disebutkan:

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota adalah yang memenuhi persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.

Lalu apa yang dimaksud dengan 'kepentingan dengan petahana'? Dalam penjelasan UU tersebut disebutkan:

Yang dimaksud dengan "tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana" adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 kali masa jabatan.

Namun larangan dinasti politik itu digugat aanggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2014- 2019, Adnan Purichta Ichsan ke MK. Adnan memberikan kuasa hukum kepada tim pengacara Heru Widodo, Supriyadi Adi, Novitriana Arozal, Dhimas Pradana, dan Aan Sukirman, Mappinawang, Sofyan Sinte dan Mursalin Jalil.

Hasilnya, MK menghapus pasal "dinasti politik" tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada 8 Juli 2015. MK beralasan aturan tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

"Bukan berarti MK menafikan kenyataan di mana kepala daerah petahana (incumbent) memiliki berbagai keuntungan. Namun, pembatasan demikian haruslah ditujukan kepada kepala daerah petahana itu, bukan kepada keluarganya, kerabatnya, atau kelompok-kelompok tertentu tersebut," putus MK.

Vonis itu diketok oleh sembilan hakim konstitusi secara bulat. Yaitu Arief Hidayat, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Aswanto, Suhartoyo dan Manahan MP Sitompul.

"Sebab, keuntungan-keuntungan itu melekat pada si kepala daerah petahana sehingga kemungkinan penyalahgunaannya juga melekat pada si kepala daerah petahana," ujar majelis.

Menurut MK, keluarga kepala daerah petahana atau kelompok- kelompok tertentu hanya mungkin diuntungkan oleh keadaan demikian jika ada peran atau keterlibatan si kepala daerah petahana, terlepas dari persoalan apakah peran atau keterlibatan si kepala daerah petahana itu dilakukan secara langsung dan terang-terangan atau secara tidak langsung dan terselubung.

"Terhadap kemungkinan-kemungkinan yang demikian itulah seharusnya pembatasan-pembatasan terhadap kepala daerah petahana dirumuskan dalam norma UU," cetus MK.

Sebagaimana diketahui, KPK berturut-turut menangkap para dinasti politik di daerah. Yaitu di Cimahi dan Klaten. Dinasti Cimahi tercermin yaitu selama 15 tahun terakhir dipimpin sepasang suami istriItoc-Atty. Mereka berkuasa selama:

-M Itoc Tochija (Wali Kota Cimahi 2002-2012)
-Atty Suharti Tochija (Wali Kota Cimahi 2012-2017 dan calon Wali Kota 2017-2022).

Adapun dinasti Klaten yaitu:

Bupati-Wakil Bupati 2000-2005
Haryanto Wibowo-Sunarna

Keterangan:
Istri Haryanto adalah Sri Hartini
istri Sunarna adalah Sri Mulyani

Bupati-Wakil Bupati 2005-2015
Sunarna-Sri Hartini

Bupati-Wabup 2016-2021
Sri Hartini-Sri Mulyani

"Makanya jangan pilih itu kepala-kepala daerah yang dari dinasti," kata pimpinan KPK Alexander Mawarta di sela seminar nasional Seminar Persaingan Usaha dan Korupsi di Hotel JS Luwansa, Jaksel pada 14 Desember 2016 lalu.

Sumber: detik.com
Rubrik: Nasional

Komentar

Loading...