Aksi unjuk rasa yang yang dilakukan oleh Petani Kopi Menangis (PKM) di depan gedung DPRK Bener Meriah terjadi saling dorong dengan petugas keamanan. Satpol PP dan Personel Polres Bener Meriah menjadi benteng terdepan untuk menahan para pendomo untuk menerobos gedung DPRK Bener Meriah. Senin (19/10/2020)

Wilayah Mesidah dan Syiah Utama

Sekda Buka Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Bendungan Keureuto

HUMAS PEMKAB BENER MERIAHPeserta konsultasi publik
A A A

BENER MERIAH – Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar Konsultasi publik pengadaan tanah daerah genangan pembangunan Bendungan keureuto bersama sejumlah tokoh masyarakat, adat, dari Kecamatan Mesidah dan Syiah Utama.

Konsultasi publik terkait pengadaan tanah rencana pembangunan bendungan keureuto di wilayah Kecamatan Mesidah dan Syiah Utama itu berlangsung di Gedung Olah Raga dan Seni (GORS) Kabupaten Bener Meriah, Sabtu (19/9/2020).

Acara tersebut dibuka Seketaris daerah (Sekda) Kabupaten Bener Meriah, Drs Haili Yoga MSi mewakili bupati Bener Meriah, yang turut dihadiri Balai Wilayah Sungai Wilayah I, Kamal Bahri.

Kepala Perwakilan BPN Bener Meriah Mustafa, Pasi Intel Kajari Puji Rahmadian SH, Wakapolres Kompol Maryono, Kasdim 0119/ BM Mayor Inf M Indra S, Ketua komisi A Abubakar , Asisten I Pemerintahan dan Kesmas Drs Mukhlis, Kabag Humas dan Protokol Hasyimi, para camat,Para Reje, Mukim serta Masyarakat.

Dalam arahanya Haili Yoga yang juga Ketua Tim persiapan pengadaan tanah daerah genangan Bendungan Keureuto menyampaikan, pertemuan tersebut sebagai upaya untuk mendengar masukan, usulan dari warga terkait rencana pembangunan bendungan Keureuto yang di Kecamatan Mesidah dan Syiah Utama.

Menurut Haili, pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan sering kali menimbulkan masalah dan polemik dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut terjadi karena terjadi konflik kepentingan antara hak kepemilikan tanah dari pemilik lahan dan aspek hukum dalam proses pembebasan tanah tersebut yang seringkali ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.

Sekda Bener Meriah Haili Yoga

Dikatakannya lagi, pembangunan senantiasa menimbulkan polemik dan konflik kepentingan antara pemilik tanah dan negara yang menjamin hak kepemilikan atas tanah. Pemerintah berusaha menjembatani konflik kepentingan yang ada dengan tujuan untuk mencapai pembangunan infrastruktur yang bermuara untuk kesejahteran masyarakat.

"Kita mendapatkan berkah , karena tidak semua mendapatkan kesempatan seperti ini, yang dapat berkomunikasi dengan baik dalam proses Pembangunan Bendungan Keureuto di Kabupaten Bener Meriah ini,” tegas Haili Yoga.

Dihadapan para peserta konsultasi publik, Mantan Kadis Pariwisata Bener Meriah itu menyampaikan banyak manfaat yang kita dapatkan dari pembangunan Bendungan diantaranya untuk meminilmalisir banijr di Kota Lhoksukon, penyediaan air irigasi seluas 9.420 hektar, untuk PLTA dengan kapasitas 6,34 megawatt, penyediaan sarana air bersih dengan kapasita mecapai 5 liter/detik dan sekaligus untuk destinasiwisata air.

Lanjut Haili Yoga, karena pembangunan bendungan ini menyangkut dengan hajat hidup orang banyak, maka kegiatan ini sangat penting untuk dilakukan. Secara umum Bendungan Keureuto ini dimaksudkan untuk menngendalikan kurang lebih 916 km/segi daerah tangkapan air dengan trase sungai yang panjang dan lebar.

“Pembangunan ini juga penting untuk pembebasan lahan masyarakat yang terkena genangan-genangan dan borrow di area Pasir Putih Kecamatan Syiah Utama dan Kampung Simpur Kecamatan Mesidah,” tandas haili Yoga.

“Apapun dan siapapun yang terdampak ini dimohon kiranya pembuktian dokumennya, data yang benar agar kami dapat dengan mudah untuk memfasilitasi penanganan ini,” pinta Haili Yoga.

Sebelumnya, Mahfudah SH MH Kepala Dinas Pertanahan Bener Meriah dalam laporanya mengatakan, tujuan konsultasi public ini adalah untuk mendapat kesepakatan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan untuk daerah genangan pembangunan bendungan keureuto di kabupaten Bener Meriah,

“Kita juga telah membentuk tim untuk pengadaan pembangunan ini sesuai dengan SK Bupati No.Peg.800/723/SK/2019 tertanggal 26 Desember 2019”. Berdasarkan SK tersebut kita telah melakukan beberapa kegiatan seperti pertemuan dan sosialisai dengan masyarakat di kedua kecamatan tersebut dan juga sudah melakukan pendataan awal kepemilikan tanah di Kampung Simpur Kecamatan Mesidah dan Kampung Pasir Putih Kecamatan Syiah Utama beberapa waktuyang lalu," jelas Mahfudah.

“Kami juga telah melakukan pertemuan dengan Staf Kepresidenan dan Kajati Aceh di Banda Aceh terkait dengan perkembangan pembangunan ini,” imbuh Mahfudah.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...