Mantan Anggota Parlemen RI Ghazali Abbas Adan menyebutkan Wali Nanggroe Memang bukan maqam (neuduek)-nya Malik Mahmud Al Haytar. Dimana seharusnya sosok Wali Nanggroe sebagai pemersatu masyarakat Aceh. Ini disampaikan Ghazali setelah Aktivis Kebudayaan sekaligus Pendiri Institut Peradaban Aceh, Haekal Afifa meminta Wali Nanggroe Aceh menegur dan memperingatkan DPRA terkait polemik yang terjadi dengan Pemerintah Aceh saat ini.

Satpol PP dan WH Aceh Tingkatkan Patroli Pencegahan COVID-19

LASDIANTOPersonel gabungan saat melakukan patroli sekaligus sosialisasi protokol kesehatan di salah satu Hotel di Kota Banda Aceh
A A A

BANDA ACEH - Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh kembali melakukan patroli ke berbagai tempat keramaian seperti Cafe dan warung-warung yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar, Jumat (7/8/2020).

Selain itu, Patroli yang melibatkan tim gabungan dari TNI dan Polri juga menyasar ke sejumlah Hotel yang ada di pusat Ibu Kota Provinsi Aceh.

Kasi Operasi dan Pengawasan Syariat Islam Satpol dan WH Aceh M EL AMin SE yang memimpin patroli ini menyampaikan tujuan dari operasi tersebut untuk melakukan sosialisasi protokol kesehatan kepada para pemilik kafe dan hotel.

"Agar pemilik cafe untuk mematuhi protokol kesehatan dengan cara menyediakan tempat cuci tangan jaga jarak serta pengunjung wajib menggunakan masker," kata Amin.

Sementara kepada pengelola hotel, pihaknya mengharapakan agar dapat memastikan setiap tamu dari luar daerah bebas dari COVID-19, artinya setiap pengunjung dari luar daerah harus mengantongi surat bebas COVID-19 yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

"Khusus tamu dari luar provinsi Aceh agar dapat memeperlihatkan surat bebas covid-19,"tegasnya.

Seperti diberitakan media ini sebelumnya, tempat usaha yang tak menjalankan kewajiban mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran covid-19 bakal diberikan sanksi. Mulai teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Aturan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian covid-19 di seluruh daerah di Indonesia.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, mengatakan, Inpres itu memerintahkan agar pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Aceh untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Gubernur dalam menjamin kepastian hukum petugas untuk mengambil tindakan demi memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian covid-19 di Aceh.

"Salah satu poin dari Inpres itu adalah kewajiban mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus yang dikenakan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum," kata Iswanto.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...