Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah

Sampaikan Jawaban Hak Interpelasi DPR Aceh

FOTO | AK JAILANI Mendengarkan Jawaban Gubernur Aceh Terhadap Hak Interpelasi DPRA.
A A A

BANDA ACEH - Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyampaikan jawaban terkait sejumlah pertanyaan yang diajukan anggota DPR Aceh dalam hak interpelasi pada sidang paripurna di Banda Aceh, Kamis (28/6).

Sidang dipimpin Ketua DPR Aceh Tgk Muharuddin dihadiri dua wakil ketua dan 34 dari 81 anggota lembaga legislatif tersebut. Sidang turut dihadiri unsur pimpinan daerah serta para kepala satuan kerja Pemerintah Aceh.

Ketua DPR Aceh Tgk Muharuddin mengatakan, penggunaan hak interpelasi ini diajukan 46 anggota dewan. Hak interpelasi digunakan untuk meminta penjelasan Gubernur Aceh terkait sejumlah kebijakan pemerintah daerah.

"Sidang paripurna dengan agenda serupa juga pernah digelar, namun terpaksa dibatalkan karena gubernur maupun wakilnya tidak hadir, sehingga dilaksanakan kembali hari ini," kata Tgk Muharuddin.

Sejumlah hal yang dimintai penjelasan Gubernur Aceh terkait penggunaan hak interpelasi, yakni pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2018 melalui peraturan gubernur bukan dengan qanun atau peraturan daerah.

Kemudian, meminta penjelasan Gubernur Aceh terkait terbitnya peraturan gubernur yang memindahkan pelaksanaan hukuman cambuk di tempat terbuka dan dapat disaksikan masyarakat luas ke dalam penjara.?

Berikutnya, dugaan suap Rp14 miliar lebih sebagaimana disebutkan di surat dakwaan Jaksa KPK dalam perkara dengan terdakwa Ruslan Abdul Gani, mantan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang atau BPKS.?

"Serta meminta keterangan terkait pelanggaran sumpah jabatan, di mana Gubernur Aceh diduga melanggar etika," kata Tgk Muharuddin mengungkapkan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam jawaban hak interpelasi menyatakan, penetapan APBA 2018 melalui peraturan gubernur, sudah melalui prosedur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Begitu juga dengan dengan peraturan gubernur terkait pemindahan pelaksanaan hukuman cambuk ke penjara, Nova Iriansyah menyebutkan kebijakan pemindahan untuk menghindari pelaksanaannya disaksikan mereka yang belum berusia di atas 18 tahun.

"Pelaksanaan tetap di tempat terbuka di penjara dan bisa disaksikan masyarakat yang berusia di atas 18 tahun. Pelaksanaannya juga tidak melanggar qanun jinayat dan peraturan lainnya," kata Nova Iriansyah.

Menyangkut dugaan suap Rp14 miliar lebih sebagaimana disebutkan di surat dakwaan Jaksa KPK dalam perkara korupsi BPKS, Nova Iriansyah menegaskan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf tidak terlibat.

"Sedangkan dugaan pelanggaran sumpah jabatan, itu tidak benar. Kami tetap memegang teguh sumpah jabatan tersebut," demikian Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Kode:47
Sumber:antara
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...