Mantan Anggota Parlemen RI Ghazali Abbas Adan menyebutkan Wali Nanggroe Memang bukan maqam (neuduek)-nya Malik Mahmud Al Haytar. Dimana seharusnya sosok Wali Nanggroe sebagai pemersatu masyarakat Aceh. Ini disampaikan Ghazali setelah Aktivis Kebudayaan sekaligus Pendiri Institut Peradaban Aceh, Haekal Afifa meminta Wali Nanggroe Aceh menegur dan memperingatkan DPRA terkait polemik yang terjadi dengan Pemerintah Aceh saat ini.

Rumah Bantuan Pemerintah Aceh Berkualitas Rendah dan Gampang Rusak

MEDIA CENTER DPR ACEHRapat Paripurna DPRA Tahun 2020 dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRA terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2019 dan Penyampaian KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021.
A A A

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan perumahan untuk masyarakat kurang mampu dan berpenghasilan rendah.

Sejak beberapa tahun terakhir, pembangunan rumah layak huni menjadi program pokok yang dijalankan dengan membangun ribuan rumah setiap tahunnya.

Kendati demikian, kualitas pembanguan rumah layak huni yang diperuntukkan bagi warga miskin cenderung luput dari perhatian
Pemerintah Aceh. Banyak temuan melaporkan bahwa rumah yang dibangun
Pemerintah Aceh berkualitas rendah dan gampang rusak.

"Sementara disisi lain, persoalan mekanisme memperoleh bantuan rumah layak huni, juga belum mencerminkan jemput bola,"sebut Jubir Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Iskandar Usman Al Farlaky yang membacakan rekomendasi DPRA terhadap LKPJ Gubernur Aceh tahun anggaran 2019, Jumat (24/7/2020).

Menurut DPRA, Pemerintah Aceh hanya mengandalkan usulan yang diajukan warga melalui proposal, sehingga menghilangkan kesempatan bagi warga miskin yang tidak memiliki akses dan kemampuan mengajukan usulan.

"Untuk itu, sistem pendataan warga miskin
calon penerima bantuan rumah layak huni, perlu segera dibentuk oleh Pemerintah Aceh," tegasnya.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...