Walikota Bangun Panggung Permanen dengan Harga Rp1,9 Miliar

Ruang Terbuka Hijau di Banda Aceh Terancam

A A A

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh di dorong untuk menegur walikota Banda Aceh terkait pembangunan di Taman Sari Banda Aceh yang dikhawatirkan banyak pihak mengganggu kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Hal demikian disampaikan DR. Yanis Rinaldi dari Fakultas Hukum Unsyiah pada Seri Diskusi kota jurusan arsitektur dan perencanaan Fakultas Teknik Unsyiah yang mengangkat tema “Taman Sari” Masa Lalu, Kini dan Esok.

Sementara itu Rahmatsyah dari PUPR Kota Banda Aceh mengakui setiap kota wajib memiliki 30 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan 20 persen dari RTH merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah.

“Kita berfikir sangat pragmatis, tanpa memikirkan warisan budaya. Taman sari itu memiliki banyak fungsi, seperti untuk ruang publik, untuk aktifitas rakyat. Nah kalau sudah ada panggung maka tidak semua rakyat bisa menggunakannya,” ujarnya.

Intinya memperbaiki kondisi ekologi kota, keanekaragaman hayati, itu fungsi utamanya. Sedangkan seperti sekarang ada pembangunan Taman sari itu fungsi ikutan, tapi apa sesuai dengan RTRW atau tidak, meskipun dari Pemko tadi mengakui sudah memenuhi,” ujarnya.

Pihaknya mengharpapkan agar Taman sari bisa berfungsi secara optimal, disamping tempat-tempat lain seperti hutan kota Tibang, Taman Putroe Phang, namun jangan terlalu di dominasi oleh bangunan.

“Kalau bangunan semua, maka keinginan utama untuk menciptakan RTH itu nggak tercapai nanti. Misalnya terjadi peningkatan suhu di seputaran taman sari, ini apa karena sudah berkurang pohon?, tapi kok dipaksakan berkurang lagi, seharusnya itu ditambah,” ujarnya.

 

Fotografer:AK Jailani
Kode:47
Rubrik:Foto

Komentar

Loading...