Tgk Muharuddin

Resmi Diberhentikan Sebagai Ketua DPR Aceh

FOTO | AK JAILANITgk Muharudd
A A A

BANDA ACEH - Manyoritas Anggota DPR Aceh sepakat memberhentikan Tgk Muharuddin sebagai Ketua DPR Aceh. Sebagai gantinya, mereka menyepakati pengajuan nama Tgk Sulaiman yang diajukan oleh DPA Partai Aceh. Keputusan itu disampaikan dalam Sidang Paripurna DPR Aceh di Gedung Utama DPR Aceh, Jalan Daud Bereueh, Kuta Alam, Banda Aceh, Selasa (6/11/18).

“Apakah Anggota DPR Aceh yang hadir setuju untuk memberhentikan Tgk Muharuddin sebagai Ketua DPR Aceh, dan selanjutnya mengangkat Tgk Sulaiman menjadi Ketua DPR Aceh,” tanya Muharuddin sebagai pimpinan sidang.”Setuju”. Jawab 58 Anggota DPR Aceh yang hadir.

Menurut Muharuddin, Rapat Paripurna Khusus DPR Aceh pada hari ini adalah membahas usulan pemberhentian dan penggantian pimpinan (Ketua DPRA dari Partai Aceh). Usulan Pemberhentian Dan Pengangkatan  Ketua DPR Aceh dari Partai Aceh diajukan oleh Dewan Pimpinan Aceh-Partai Aceh yang disampaikan dengan suratnya Nomor 0063/DPA-PA/X/2018, Tanggal  02 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Saudara H. Muzakir Manaf dan Sekretaris Jenderal Saudara H. Kamaruddin Abu Bakar. Surat dimaksud diterima secara resmi oleh Sekretariat DPR Aceh pada tanggal 29 Oktober 2018.

Muharuddin menjelaskan, usulan penggantian tersebut mengacu kepada ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang menyatakan bahwa Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.

Mekanisme pemberhentiannya diatur selanjutnya dalam Pasal 36 ayat (3) huruf (b) PP Nomor 12 Tahun 2018 yaitu Pimpinan DPRD Diberhentikan dalam hal partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD. Dalam hal ini Kita sudah menerima surat dari Dewan Pimpinan Aceh-Partai Aceh serta Fraksi Partai Aceh di DPR Aceh untuk selanjutnya dilakukan penetapan dalam Rapat Paripurna.

Kemudian, dalam amanat Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2018, yaitu Pimpinan DPRD melaporkan usul penetapan pemberhentian Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Muharuddin menegaskan, sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2018, Ketua DPRA sendiri yang secara resmi dalam Rapat Paripurna DPR Aceh terhadap usulan Pemberhentian Dan Usulan Penggantian Pimpinan (Ketua DPR Aceh dari Partai Aceh) sebagai berikut : Adapun pimpinan (Ketua Dpra Dari Partai Aceh) yang diusulkan Pemberhentiannya yaitu Saudara Tgk. H. Muharuddin dan umumkan juga bahwa calon pengganti pimpinan ( Ketua DPR Aceh dari Partai Aceh) yang diusulkan Tgk Sulaiman.

Sidang itu dipimpin Tgk Muharuddin, didampingi oleh tiga Wakil Ketua DPR Aceh, yakni Sulaiman Abda, Irwan Djohan, Dalim, dan dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Keistimewaaan Sekda Aceh, Muhammad Jafar serta unsur Forkopimda.

ADV

Kode:Advertorial
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...