Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sabang melakukan penggeledahan Dinas Perhubungan Sabang dan SPBU Bypass, Rabu (2/12/2020). Penggeledahan dimulai dari pukul 10.00-13.00 WIB itu dipimpin Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sabang Muhammad Razi SH. Kegiatan penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka mencari barang bukti terkait kasus dugaan korupsi belanja BBM/Gas dan Pelumas serta suku cadang yang bersumber dari DPPA SKPD Dinas Perhubungan Sabang tahun anggaran (TA) 2019 sebesar Rp 1.567.456.331.

Realisasi Pendapatan Aceh Capai 98,13 % atau Rp15,39 Triliun

ISTIMEWASekretaris Daerah Aceh, dr. Taqwallah. M. Kes Menyampaikan sambutan dan menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2019 pada rapat paripurna istimewa DPR Aceh Tahun 2020, di Gedung Utama DPRA, Senin, 15/06/2020.
A A A

BANDA ACEH - Sekretaris Daerah Aceh (Sekda) dr Taqwallah MKes menyampaikan bahwa anggaran pendapatan Aceh pada tahun 2019 yang direncanakan sebesar Rp.15,69 triliun dapat direalisasikan 98,13 persen atau sebesar Rp.15,39 triliun.

Kata Sekda, anggaran tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Aceh (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lainnya yang sah.

Penjelasan tersebut disampaikan Sekda kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) saat membacakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh tahun anggaran 2019 di Ruang Sidang Paripurna DPRA, Senin (15/6/ 2020).

Taqwallah juga menjelaskan, Pendapatan Asli Aceh bersumber dari pajak, retribusi, serta pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Dari Pendapatan Asli Aceh yang direncanakan sebesar Rp.2,58 triliun dengan realisasi Rp.2,54 triliun atau 98,1 persen.

Selain itu katanya, Pendapatan asli Aceh lainnya sebagai daerah otonomi khusus, berupa penerimaan zakat dan infak, yang direncanakan berjumlah Rp.50,24 miliar dan terealisasi sebesar 495,46 persen atau totalnya sebesar Rp.248,95 miliar.

Pendapatan dari dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat, berupa dana bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang direncanakan sebesar Rp.4,23 triliun dengan realisasi sebesar Rp.4,08 triliun atau 96,33 persen.

Pendapatan daerah yang sah, bersumber dari pendapatan hibah, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta pendapatan lainnya direncanakan sebesar Rp.8,86 triliun dengan realisasinya 98,99 persen atau totalnya
Rp.8,77 triliun.

Lalu untuk belanja Aceh tahun anggaran 2019, direncanakan Rp.17,32 triliun dengan realisasi sebesar Rp.15,58 triliun atau 89,92 persen yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp.6,79 triliun dengan realisasinya sebanyak Rp.6,56 triliun atau 96,55 persen dan Belanja Langsung Rp.10,53 triliun realisasi mencapai Rp.9,01 triliun atau 85,64 persen.

Masih kata Taqwallah, penerimaan pembiayaan yang diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2018 realisasinya Rp.2,95 triliun, namun rencana pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.75,31 miliar, sehingga pembiayaan netto direncanakan Rp.2,88 triliun dengan realisasi lebih dari Rp.2,87 triliun atau sama dengan 99,89 persen.

Pemerintah Aceh dalam melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat memperoleh sebelas Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dilaksanakan oleh tujuh SKPA dengan anggaran sebesar Rp.217,21 miliar, dengan realisasi 95,91 persen atau Rp.208,33 miliar.

Sekda Aceh saat nembacakan nota LKPJ Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2019 mengatakan, laporan yang ia dipaparkan merupakan laporan tahun ketiga pelaksanaan RPJMA Tahun 2017-2022, yang memuat capaian indikator pelaksanaan pembangunan baik secara makro maupun mikro.

"LKPJ ini mengacu pada pelaksanaan program dan kegiatan RKPA Tahun 2019 oleh masing- masing SKPA sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan data APBA Tahun Anggaran 2019," ungkap Sekda, Taqwallah.

Bantuan keuangan bagi mahasiswa di Wuhan

Selain itu, Terkait pandemi Covid-19, Taqwallah juga menyampaikan selama ini Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh dan unsur Forkopimda Aceh sudah mengambil langkah-langkah preventif terkait pencegahan wabah Covid-19 yang hingga kini masih menjadi persoalan nasional, langkah- langkah tersebut meliputi:Mendirikan posko informasi untuk membantu, memantau, memfasilitasi para mahasiswa asal Aceh yang berada di Wuhan, serta turut mengirimkan sejumlah bantuan keuangan kepada mahasiswa yang bertahan di Wuhan.

"Bantuan tersebut kita kirim untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa selama masa lockdown," katanya.

Setelah kepulangan para mahasiswa Aceh, Pemerintah Aceh membentuk posko terpadu untuk memantau dan menyiapkan langkah-langkah dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...