Anggota DPR Aceh HT Ibrahim ST MM meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk menunda melakukan penataan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh untuk sementara waktu. Ini disampaikan Ibrahim setelah mendengar keluhan dari masyarakat yang selama ini bergantung hidup di daerah tersebut. "Apalagi saat ini, sama-sama kita ketahui sedang Pandemi COVID-19 yang membuat ekonomi masyarakat terpuruk," kata Pria yang akrab disapa Ampon Bram, Kamis (22/10/2020).

Tolak UU Cipta Kerja

Ratusan Massa Demo DPRK Bener Meriah

SAMSUDDINUnjuk rasa di depan gedung DPRK Bener Meriah
A A A

BENER MERIAH – Tiga ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Gayo Bergerak (AMGB) mengelar aksi demo tolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja, mereka mendatangi Kantor DPRK Bener Meriah.

Dalam aksi tersebut, mereka membawa keranda mayat yang dibalut dengan kain putih dan beberapa spanduk yang bertuliskan penolakan terhadap disahkannya RUU Cipta Kerja.

Selain itu, sebagai aksi protes keras, mareka juga membawa karton dengan bermacam tulisan diantaranya, "Jangan matikan keadilan “Matikan saja mantanku Duk , upah dibayar perjam, lu pikir open bo, tikungan DPR di sepertiga malam lebih kejam ketimbang jodohku.

Ada juga karton yang bertuliskan, lo kate gue open bo dibayar perjam, tanah milik rakyat bukan milik investor, dan ada juga yang bertuliskan cukup cintaku aja yang kandas.

Tiga ratusan massa yang dikoordinatori oleh Yudi Ansyah , datang kekantor DPRK Bener Meriah dengan mengunakan Dum truck, Bus, dan ratusan sepeda motor. Mereka sempat merusak pagar pintu gerbang DPRK Bener Meriah.

Meraka disambut oleh Ketua DPRK Bener Meriah, MHD Saleh dan sejumlah anggota DPRK lainya seperti Sapri Gumara, Abubakar, Darwinsya, Sofyan, Yuzmuha, Salwani, Baitu Hakim, Anwar, Muhamad Falgunari, dan Zulham.

Dihadapan para anggota DPRK tersebut, perwakilan massa tersebut bergantian menyampaikan orasinya untuk mendesak DPRK Bener Meriah dan Bupati menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Kepada wartawan, Yudi mengatakan, beberapa waktu lalu Indonesia kembali berduka, karena DPR RI kembali tidak menggubris aspirasi dari rakyat terkait RUU kontraversial yang disahkan yaitu RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Yudi menyebutkan, kehadiran meraka hari ini menolak tegas Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah disahkan dan di Paripurnakan oleh DPR RI hal itu mencidrai hati masyarakat, sementara kita lagi fokus fokusnya menghadapi pendemi Covid-19.
Namun, sangat disayangkan DPR RI malah mengesahkan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di malam hari.

"Untuk itu hari ini kami menuntut, mendesak Bupati Kabupaten Bener Meriah menyatakan sikap menolak UU Cipta Kerja ( UU Omnibus Law ) yang telah disahkan DPR RI," tegasnya.

Tuntutan lainya, mendesak DPRK Kabupaten Bener Meriah menyatakan sikap menolak UU Cipta Kerja. Dan mendesak Bupati dan DPRK Kabupaten Bener Meriah menyurati Presiden dan DPR RI utnuk membatalkan UU Cipta Kerja dengan mengeluarkan peraturan pemerintah Undang-undang (Perpu).

"Apabila pada hari ini bupati tidak hadir utnuk menyatakan sikap maka kami akan menunggu sampai beliau datang,"tegasnya.

Dari pantauan media ini, para pendemo tersebut sempat membakar ban bekas di depan kantor DPRK Bener Meriah, aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan yakni TNI, Polri dan Satpol PP setempat.

Kapolres Bener Meriah, AKBP Siswoya Adi Wijaya SIK melalui Kasat OPS AKP Syabirin SH M Si mengatakan, untuk pengamanan aksi penolakan UU Cipta Kerja SOP sebanyak 370 personel yang diterjunkan. Yang terdiri dari Brimob Bener Meriah dan Lhoksemawe, dari Polres Bener Meriah, dari Kodim 0119 Bener Meriah, Satpol PP,Dishub dan Pemdam Kebakaran.

Menurut Syabirin, terjadinya pengerusakan pagar pintu gerbang Kantor DPRK karena masa yang mengelar aksi demo tersebut menginginkan meraka masuk dan tidak mau mereka itu diterima dijalan.

“Setelah kita berkoordinasi dengan DPR mereka mengijinkan massa tersebut masuk ke halaman kantor dewan tersebut,"ungkap Syabirin.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...