Pemerintah Aceh,

Raih WTP Kedua Kalinya

FOTO | KHAIRULPenyerahan WTP
A A A

Melalui sidang mulia ini atas nama Pemerintah Aceh, saya serahkan pula Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2016 yang telah diaudit kepada DPR Aceh sebagai materi utama rancangan Qanun Pertanggungjawaban APBA Tahun Anggaran 2016. Kami percaya seluruh anggota DPR Aceh yang terhormat dapat membahas dan menetapkannya menjadi Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2016,

dr. H. Zaini Abdullah Gubernur Aceh

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Tahun 2016. Perolehan opini WTP tersebut diumumkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam sidang paripurna istimewa DPR Aceh di gedung DPR Aceh, Senin 12 Juni 2017.

Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah bersama ketua DPRA Tgk Muharuddin menandatangani serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2016 dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRA dengan agenda Penyerahan LHP BPK-RI dan juga Penyampaian Rekomendasi DPRA terhadap LKPJ Gubernur Tahun 2016 di Gedung Utama DPR Aceh, Banda Aceh, Senin 12 Juni 2017. Pemerintah Aceh meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2016.
Opini WTP ini merupakan yang kedua kalinya diraih Aceh secara berturut-turut sejak 2016.

Anggota V BPK-RI, Isma Yatun setelah mengumumkan perolehan opini WTP Aceh selanjutnya menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) atas laporan keuangan pemerintah Aceh Tahun 2016 yang diterima Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Ketua DPR Aceh Teungku Muharuddin.

Isma Yatun dalam sambutannya mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Aceh dalam meraih opini WTP.

“Kami atas nama BPK RI mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada gubernur Aceh dan jajarannya, pimpinan DPR Aceh atas kerja samanya untuk selalu mendukung penyelenggaraan keuangan negara yang transparan dan akuntabel,” ujar Isma Yatun.

Sementara Gubernur Aceh Zaini Abdullah dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada BPK RI yang telah bekerja secara profesional dalam mendukung penyelenggaraan keuangan negara. Gubernur juga berterima kasih kepada DPR Aceh yang selama ini telah

Mendukung Kebijakannya.
“Melalui sidang mulia ini atas nama Pemerintah Aceh, saya serahkan pula Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2016 yang telah diaudit kepada DPR Aceh sebagai materi utama rancangan Qanun Pertanggungjawaban APBA Tahun Anggaran 2016. Kami percaya seluruh anggota DPR Aceh yang terhormat dapat membahas dan menetapkannya menjadi Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2016,” ujar Gubernur.

Gubernur Zaini juga menjelaskan bahwa Pembangunan Aceh tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2016 tentang APBA dengan Anggaran Pendapatan sebesar Rp12,5 trilyun, dan Anggaran Belanja sebesar Rp12,8 trilyun.

Sementara Realisasi Anggaran Pendapatan sebesar Rp12,3 trilyun atau 98.5% dari target yang direncanakan sebesar Rp12,5 trilyun dan Realisasi Anggaran Belanja sebesar Rp12,1 trilyun atau 94,1% dari target yang direncanakan sebesar Rp12,8 trilyun.

“Itu artinya, Perencanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Aceh tahun

2016 sudah lebih realistic atau semakin membaik. Untuk ini Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh anggota DPR Aceh yang terhormat karena atas dukungan Saudara-saudara kinerja aparatur sipil Pemerintah Aceh semakin baik.”

Sementara itu, gubernur juga berharap kepada seluruh jajaran Pemerintah Aceh untuk terus meningkatkan kinerja.

Kode:47
Sumber:Humas Aceh
Rubrik:AcehDPR Aceh

Komentar

Loading...